Mahasiswa hukum UNIBA pelajari langsung fungsi dan mekanisme kerja DPRD Batam

Katakepri.com, Batam – Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam menjadi ruang belajar bagi mahasiswa Universitas Batam (UNIBA), Selasa (10/11/2026). Melalui kegiatan kuliah lapangan mata kuliah Hukum Tata Negara, para mahasiswa berkesempatan mengenal lebih dekat fungsi, kewenangan, serta mekanisme kerja lembaga legislatif daerah.

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB itu diterima langsung Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Batam Ahmad Surya. Rombongan mahasiswa didampingi dosen pembimbing Agus Siswanto Siagian dan disambut jajaran Sekretariat DPRD Kota Batam.

Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa yang memilih lingkungan DPRD sebagai tempat memperdalam pemahaman mengenai Hukum Tata Negara. Menurutnya, pembelajaran langsung di lembaga pemerintahan dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana teori yang diperoleh di bangku kuliah diterapkan dalam praktik.

Ia menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah atau legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi legislasi dijalankan melalui pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan APBD, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memahami fungsi DPRD, mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Kamaluddin menegaskan, keputusan DPRD tidak ditentukan secara sepihak, tetapi melalui mekanisme pembahasan dan forum resmi lembaga.

“Dalam pengambilan keputusan, DPRD ini bersifat kolektif kolegial. Keputusan ditetapkan melalui mekanisme rapat dan forum resmi DPRD, dengan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,” ungkap Kamaluddin.

Diskusi berlangsung interaktif. Mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya dan menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Suasana ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memahami proses kerja DPRD secara lebih konkret, termasuk bagaimana lembaga legislatif menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan daerah.

Tidak hanya mendapatkan penjelasan di ruang rapat, rombongan juga diajak melihat langsung ruang sidang utama DPRD Kota Batam yang menjadi tempat pelaksanaan rapat paripurna. Dari kunjungan tersebut, mahasiswa dapat mengenal fasilitas persidangan sekaligus melihat ruang berlangsungnya proses pembahasan dan pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Kamaluddin berharap kunjungan edukatif seperti ini dapat terus dilakukan. Menurutnya, interaksi langsung antara mahasiswa dan lembaga pemerintahan menjadi salah satu cara memperluas wawasan generasi muda mengenai sistem ketatanegaraan, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus memperkaya pengetahuan, mengembangkan sikap kritis, dan memiliki kepedulian terhadap proses pemerintahan serta pembangunan daerah.

Dengan pemahaman yang lebih baik, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mampu mengambil peran dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Adv)