Katakepri.com, Batam – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini menjadi perhatian Badan Pengusahaan (BP) Batam yang terus memperkuat tata kelola informasi agar semakin transparan, inklusif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Presentasi Uji Publik pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait, Amsakar memaparkan sejumlah kebijakan dan capaian lembaga dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.
Menurut Amsakar, akses informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah, transparansi juga menjadi modal dalam membangun kepercayaan pelaku usaha dan investor.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, BP Batam menetapkan lima arah kebijakan, yakni penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi dan integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Kelima kebijakan tersebut diarahkan agar pelayanan informasi tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga mudah diakses, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu menjawab perkembangan pelayanan publik.
Transparansi ikut mendukung daya saing investasi
Amsakar menjelaskan, keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan perkembangan ekonomi Batam. Kejelasan informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan berbagai aspek pengelolaan kawasan dapat membantu masyarakat memahami arah pembangunan sekaligus memberikan kepastian bagi investor dalam mengambil keputusan.
Hal tersebut menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan ekonomi dan investasi Batam. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,28 persen, meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar 6,76 persen dan tahun 2024 sebesar 6,69 persen.
Sementara itu, realisasi investasi Batam pada Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Adapun realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat sebesar Rp39,89 triliun, dari target investasi sepanjang tahun sebesar Rp70 triliun.
Bagi BP Batam, capaian tersebut perlu diiringi dengan tata kelola pelayanan yang semakin terbuka. Sebab, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan kemudahan berusaha, tetapi juga oleh kepastian informasi yang dapat diakses oleh para pelaku usaha.
Amsakar menegaskan, masyarakat juga harus mendapatkan ruang yang memadai untuk memahami kebijakan, menyampaikan masukan, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan kawasan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, penguatan peran PPID akan terus dilakukan agar pelayanan informasi semakin berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan publik.
Melalui langkah tersebut, BP Batam berharap kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin kuat. Pada saat yang sama, transparansi diharapkan turut memberikan kepastian bagi investor dan mitra usaha sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan serta daya saing Batam di tingkat regional maupun internasional.(*)
