Katakepri.com, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas aparatur. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pijakan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut SPI pada Dimensi Internal dan Eksternal di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara KPK dan Pemkab Bintan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, termasuk Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Roby menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang dilakukan KPK. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda monitoring rutin, melainkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengukur sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, SPI tidak boleh dipandang hanya sebagai angka atau capaian penilaian. Lebih dari itu, hasil survei tersebut merupakan gambaran bagaimana aparatur, mitra kerja, dan masyarakat menilai integritas serta praktik penyelenggaraan pemerintahan.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ungkap Roby.
Sebagai tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun rencana aksi yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I telah diunggah ke dalam aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima dokumen lainnya masih dalam proses perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Capaian tersebut menjadi bagian dari proses pembenahan yang terus dilakukan pemerintah daerah. Roby menekankan agar setiap perangkat daerah tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi memastikan rencana aksi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Sebab, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengawasan merupakan rangkaian tanggung jawab yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Roby menegaskan, Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan siap memperkuat kolaborasi dengan KPK. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai celah yang perlu dibenahi sekaligus memastikan langkah pencegahan korupsi berjalan secara berkelanjutan.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutup Roby.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Bintan berharap seluruh perangkat daerah semakin serius menindaklanjuti rekomendasi SPI dengan langkah nyata. Pembenahan sistem, penguatan pengawasan, dan integritas aparatur diharapkan berjalan beriringan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas. (Adv)
