Katakepri.com, Anambas – Kekayaan budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu. Di dalamnya tersimpan identitas, sejarah, nilai kehidupan, serta jati diri masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Namun, menjaga warisan tersebut bukan perkara mudah. Perubahan zaman, perkembangan teknologi, hingga semakin terbatasnya regenerasi pelaku budaya menjadi tantangan yang harus dijawab bersama.
Menyadari pentingnya keberlanjutan warisan budaya tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mulai menyiapkan langkah konkret dengan mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik dan draf Ranperda yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Forum ini menjadi ruang untuk menghimpun pemikiran, masukan, dan aspirasi berbagai unsur masyarakat agar regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kekayaan serta kebutuhan kebudayaan daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menilai kekayaan budaya dan tradisi lokal merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya.
Menurutnya, perkembangan zaman dan arus globalisasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelestarian kebudayaan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama serta landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.
Syamsil berharap Ranperda tersebut tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi juga mampu diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyusunan naskah akademik, lanjutnya, harus berangkat dari kondisi faktual kebudayaan di Kepulauan Anambas. Dengan begitu, setiap ketentuan yang dirumuskan dapat menjawab persoalan sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan potensi budaya lokal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan regenerasi pelaku dan pewaris kebudayaan. Tradisi yang selama ini hidup di tengah masyarakat membutuhkan penerus agar tidak berhenti pada generasi tertentu.
Tantangan lainnya adalah pemutakhiran data kebudayaan. Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2021 mencatat 233 entri kebudayaan di Anambas. Namun, pendataan tersebut masih membutuhkan pembaruan agar potensi, pelaku, dan objek kebudayaan dapat teridentifikasi secara lebih aktual.
Kondisi geografis Kepulauan Anambas yang terdiri dari 239 pulau juga menghadirkan tantangan tersendiri. Jarak antarpulau, transportasi laut, dan kondisi cuaca menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pemerataan kegiatan serta pembinaan kebudayaan.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pemajuan kebudayaan tidak cukup hanya dengan menjaga peninggalan yang sudah ada. Dibutuhkan kebijakan yang mampu memastikan tradisi tetap dipraktikkan, pelaku budaya mendapatkan ruang, dan generasi muda memiliki kesempatan untuk mengenal warisan daerahnya.
Untuk memastikan regulasi memiliki dasar yang kuat, FGD tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Hadir dalam kegiatan tersebut tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), perangkat daerah terkait, perwakilan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, paguyuban, organisasi kekerabatan, tenaga pendidik, maestro, pelaku seni dan budaya, pelaku wisata, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting karena kebudayaan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tumbuh dan berkembang melalui kehidupan masyarakat.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya Perda inisiatif DPRD melalui Bapemperda.
Menurut Jhon, FGD menjadi wadah diskusi dan konsultasi untuk mengidentifikasi potensi serta permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, dan memperoleh rekomendasi guna menyempurnakan naskah akademik maupun materi muatan Ranperda.
Melalui masukan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan, diharapkan rancangan regulasi memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.
Sebagai daerah kepulauan, kebudayaan Anambas memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pesisir dan tradisi maritim.
Pengetahuan mengenai laut, musim, aktivitas kenelayanan, pelayaran, hingga teknologi pembuatan perahu merupakan bagian dari warisan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai penting.
Kekayaan tersebut bukan hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga menyimpan potensi untuk dikembangkan melalui pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Karena itu, pemajuan kebudayaan perlu memberikan ruang bagi masyarakat adat, komunitas, dan para pelaku budaya untuk tetap menjadi bagian utama dalam menjaga sekaligus mengembangkan warisan tersebut.
Ranperda ini diharapkan mampu mengatur upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara lebih terarah.
Pada akhirnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjaga kebudayaan sebagai catatan sejarah, tetapi memastikan adat, tradisi, bahasa, kesenian, dan kearifan lokal tetap hidup dalam keseharian masyarakat Kepulauan Anambas.
Sebab, warisan budaya yang sesungguhnya bukan hanya sesuatu yang berhasil dipertahankan dari masa lalu, melainkan sesuatu yang tetap dikenal, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. (Adv)
