katakepri.com, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menekankan tiap OPD untuk menerapkan layanan yang cepat. Sistem E-government kini sudah menjadi keharusan karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan on line.
“Kita harus berubah lebih baik. Tidak bisa lagi bertahan dengan pola-pola tradisional. Saya berharap jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mengembangkan layanan publik yang berbasis E-Government dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan aparatur yang bersih,” kata Nurdin saat saat memimpin Rapat Bersama OPD Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Lantai IV, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (14/8).
Nurdin menegaskan, setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan pelayanan publik melalui E-Government. Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Nurdin berharap penerapan sistem e-government tidak hanya diterapkan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaunamun dapat juga di diterapkan di daerah-daerah khususnya di level Desa.
“Harapan saya, sistem e-government ini ditularkan kepada pemerintahan di Desa. Nanti sistem e-government di Provinsi kita jadikan sebagai role model untuk ditiru. Dengan tersedianya fasilitas sistem informasi online, maka akan terjadi sistem checks and balances dalam aspek tata kelola Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan akan checks and balances,” kata Gubernur.
Untuk masalah lego jangkar Nurdin meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Kepri kembali koordinasi dengan Kementerian terkait dan pihak swasta yang mengelola lego jangkar selama ini. Pemerintah Provinsi Kepri tentunya menginginkan agar seluruh potensi laut yang dimiliki Kepri bisa menghasilkan uang dan mensejahterakan masyarakat Kepri tapi jangan sampai menabrak aturan yang telah ada.
Gubernur juga menyampaikan jika sebagai tuan rumah, selama ini masyarakat Kepri hanya mendapatkan hembusan angin segarnya saja. Begitu banyak potensi kelautan yang dimiliki Kepulauan Riau, namun justru dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari negara lain dan kita sebagai pemilik perairan tidak mendapatkan manfaat apa-apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Nyatanya sampai saat ini sepeser pun tak ada duit yang masuk ke Kepri. Padahal setiap hari ratusan kapal yang melego jangkarnya di perairan Batam. Intinya, agar pengelolaan ini terkoordinir dengan baik sehingga hasilnya nanti bisa menambah Penghasilan Asli Daerah. Bila perlu kita mengagendakan kembali pertemuan dengan pihak Kementerian dan Swasta yang mengelola lego jangkar di perairan Kepri” ujarnya. (Red/Hum)
Lebih lanjut, Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri agar bergerak cepat menyelesaikan masalah angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Anambas. Tingginya angka kematian ibu dan anak tetap akan menjadi perhatian utama pemerintah. Nurdin juga mendorong kerja sama pemerintah kabupaten dan provinsi sehingga anggaran yang ada bisa memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Untuk Dinas Kesehatan agar segera didata kebutuhan tenaga kesehatan khususnya di pulau-pulau terdepan di Provinsi Kepri. Kalau bisa kita prioritaskan anak-anak tempatan untuk disekolahkan menjadi spesialis-spesialis di bidang kesehatan,” harap Nurdin. (Red/Hum)
