BATAMKU Disiapkan, BP Batam Dorong Pendataan Mobilitas Untuk Perkuat Pembangunan dan Investasi

Katakepri.com, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU, sebuah inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Sistem ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, menyiapkan infrastruktur, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut rencananya mulai diterapkan di Pelabuhan Sekupang. Setelah melalui tahap uji coba dan evaluasi, penerapannya akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Batam.

Bagi Batam, pendataan mobilitas masyarakat memiliki nilai strategis. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), pergerakan orang di kota ini berkaitan erat dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, pariwisata, serta pelayanan masyarakat.

Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir diharapkan membantu pemerintah membaca dinamika kebutuhan kawasan secara lebih menyeluruh. Dengan begitu, penentuan prioritas pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih terukur.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan BATAMKU merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Data mobilitas untuk mendukung investasi dan pelayanan

BATAMKU tidak hanya dirancang untuk mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Data yang terkumpul dan telah melalui proses verifikasi juga berpotensi menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Informasi mobilitas masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebutuhan infrastruktur transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Hal ini dinilai penting seiring pertumbuhan investasi dan aktivitas industri Batam yang turut mendorong kebutuhan tenaga kerja serta pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Amsakar menegaskan, peningkatan investasi harus diiringi kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” lanjutnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, informasi mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat menjadi salah satu masukan untuk memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Jika dipadukan dengan data sektoral yang relevan, informasi tersebut dapat mendukung penyelarasan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Data mobilitas secara agregat juga berpotensi membantu pemerintah membaca perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Dengan demikian, BATAMKU diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara kebijakan pengembangan kawasan, peningkatan investasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dorong integrasi data antarlembaga

Pengembangan BATAMKU turut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional sistem di pelabuhan.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas instansi, antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bagi BP Batam, data yang terintegrasi menjadi salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Pelabuhan Sekupang menjadi lokasi awal

Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, kapasitas petugas, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.

Hasil evaluasi tahap awal akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum sistem diperluas secara bertahap ke pelabuhan lainnya.

Selain kesiapan teknis, pengembangan BATAMKU juga memperhatikan perlindungan data pribadi. Pengelolaan informasi perlu memastikan kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Kemudahan akses juga menjadi perhatian, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar.

Amsakar menegaskan, keberhasilan inovasi tersebut tidak semata-mata diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan sistem ini diharapkan memberikan kontribusi tidak hanya bagi Batam, tetapi juga Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar. (*)