Katakepri.com, Batam – Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui penerapan sistem digital BATAMMAS. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, memastikan tertib administrasi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
Firmansyah menegaskan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset. Pemko Batam perlu membangun mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini, bukan sekadar melakukan pembenahan setelah masalah muncul.
“Jangan menunggu muncul persoalan baru untuk melakukan pembenahan. Kita harus membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak awal. Perjanjian sewa harus terpantau, dokumen harus tertib, pemanfaatan harus sesuai ketentuan, dan seluruh aset harus memiliki kejelasan data,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pencatatan dan pengamanan administrasi. Aset pemerintah juga harus dioptimalkan agar mampu menghasilkan nilai ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan pemaparan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perkembangan penerimaan retribusi pemanfaatan BMD selama periode 2021–2026 hingga September 2026 masih menyimpan peluang untuk ditingkatkan.
Melalui dukungan data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah mengidentifikasi aset potensial, memantau pemanfaatannya, serta memperkuat pengendalian terhadap aset yang dikelola.
Firmansyah juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung penerapan BATAMMAS dengan memastikan data yang disampaikan valid dan selalu diperbarui. Kelengkapan dokumen serta konsistensi pelaporan menjadi faktor penting agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal.
“Teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa komitmen penggunanya. Seluruh perangkat daerah harus memiliki tanggung jawab yang sama. Kita ingin aset daerah tidak hanya aman secara administrasi, tetapi juga produktif, memiliki nilai ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Batam, Santi Sufri, menjelaskan bahwa BATAMMAS merupakan strategi penguatan pengendalian pemanfaatan BMD. Sistem ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan pemanfaatan aset daerah secara terintegrasi.
Ia menambahkan, BATAMMAS merupakan aksi perubahan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026.
Melalui penerapan sistem tersebut, Pemko Batam berharap proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian BMD semakin efektif. Informasi yang tersaji secara cepat dan akurat juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Digitalisasi ini ditargetkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola aset daerah secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan terukur, aset pemerintah diharapkan tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi keuangan daerah dan pembangunan Kota Batam. (*)






