Pansus DPRD Dorong Transparansi Pengelolaan Aset Daerah Lewat Ranperda BMD Batam

Katakepri.com, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.

Pembahasan lanjutan digelar bersama Tim Pemerintah Kota Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, didampingi Wakil Ketua Pansus Surya Makmur Nasution.

Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri tim hukum dari Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pembahasan difokuskan pada pendalaman pasal demi pasal, termasuk sinkronisasi substansi Ranperda dengan berbagai regulasi yang telah berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aturan yang disusun memiliki landasan hukum kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.

Ketua Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, pengaturan pengelolaan barang milik daerah harus mencakup seluruh aspek secara jelas, mulai dari identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban aset.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional, transparan, serta akuntabel. Aset pemerintah juga harus dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Ia menilai, kejelasan data dan status setiap aset menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui identifikasi dan klasifikasi yang baik, pemerintah akan lebih mudah mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Dandis juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh berhenti pada urusan administrasi dan pencatatan. Lebih dari itu, aset yang dimiliki pemerintah harus dapat dimanfaatkan secara tepat guna dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan intensif bersama tim Pemko Batam, Pansus berharap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat melahirkan regulasi yang komprehensif. Aturan tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. (Adv)