Tetti Hadiyati Minta Desa di Anambas Aktif Ajukan Proposal Pembangunan, Batas Akhir 25 Januari 2027

Katakepri.com, Anambas – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Tetti Hadiyati, SH, meminta pemerintah desa dan masyarakat lebih proaktif mengajukan proposal pembangunan agar berbagai kebutuhan di wilayah masing-masing dapat diperjuangkan melalui jalur penganggaran pemerintah.

Tetti meminta proposal aspirasi mulai disampaikan sekitar 20 Januari 2027, dengan batas waktu paling lambat 25 Januari 2027.

Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kegiatan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Pelabuhan Perikanan, Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Tetti menegaskan bahwa turun langsung ke tengah masyarakat merupakan kewajiban anggota DPRD untuk mendengarkan dan menyerap berbagai aspirasi, terlepas dari ada atau tidaknya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

“Ada maupun tidak ada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), kami sebagai anggota DPRD tetap wajib turun langsung ke masyarakat untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Tetti.

Menurutnya, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang selanjutnya dapat diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tetti Dorong Desa Segera Ajukan Proposal Pembangunan

Tetti mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan secara lisan. Ia meminta setiap desa menyiapkan proposal sebagai dasar pengajuan sehingga aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui jalur penganggaran.

“Saya minta proposal aspirasi segera dimasukkan sekitar tanggal 20 Januari 2027 atau paling lambat tanggal 25 Januari 2027,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengajukan sedikitnya 20 proposal aspirasi. Dengan semakin banyaknya usulan yang masuk, semakin banyak pula kebutuhan masyarakat yang berpeluang diperjuangkan.

Tetti juga menceritakan pengalamannya ketika Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mempertanyakan proposal pembangunan yang diajukan dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat itu, proposal yang disampaikan disebut baru berasal dari satu desa, yakni Desa Air Biru.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Tetti. Ia membandingkannya dengan Kabupaten Natuna yang dinilai lebih aktif menyampaikan proposal pembangunan sehingga berpeluang memperoleh dukungan anggaran.

Karena itu, ia berharap pemerintah desa dan masyarakat Anambas lebih proaktif menyusun serta mengajukan berbagai kebutuhan pembangunan.

Tetti menjelaskan, pengajuan aspirasi dapat disesuaikan dengan besaran kebutuhan anggaran. Usulan dengan kebutuhan anggaran relatif kecil dapat diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan kebutuhan dengan anggaran lebih besar dapat diperjuangkan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bahkan, untuk usulan dengan kebutuhan anggaran yang lebih besar, ia membuka peluang memperjuangkannya melalui DPR RI kepada Endipat Wijaya, yang merupakan sesama kader Partai Gerindra.

Meski demikian, Tetti mengingatkan bahwa setiap usulan tidak serta-merta dapat dipastikan memperoleh alokasi anggaran. Ketersediaan anggaran dan mekanisme pembahasan tetap menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan pembangunan.

Warga Sampaikan Aspirasi Air Bersih hingga Infrastruktur

Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat turut menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari kebutuhan air bersih, fasilitas nelayan, perbaikan jalan hingga pembangunan fasilitas sosial.

Imran, perwakilan masyarakat Desa Tarempa Timur, menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih di kawasan Antang.

Menurutnya, masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau. Satu sumur yang tersedia harus memenuhi kebutuhan banyak warga sehingga pasokan air belum mencukupi.

Ia berharap pemerintah dapat membangun satu hingga dua sumur bor tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Selain itu, Imran juga menyampaikan kebutuhan nelayan terhadap bantuan peralatan penunjang aktivitas melaut, khususnya pukat, radar, dan GPS.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Teluk Buluh mengusulkan perbaikan jalan di RT 02. Warga juga mengharapkan bantuan pasir untuk pembangunan tempat parkir di Surau Teluk Buluh dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp50 juta.

Aspirasi lainnya disampaikan Toni, Ketua RT Buluh Kuning. Ia meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan Rumah Babul Khairat yang direncanakan sebagai tempat penyimpanan berbagai perlengkapan dan peralatan sumbangan masyarakat.

Tetti Siap Tinjau Lokasi dan Perjuangkan Aspirasi

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tetti menyatakan kesiapannya meninjau sejumlah lokasi yang membutuhkan pembangunan. Ia juga meminta masyarakat menyiapkan dokumentasi berupa foto kondisi lapangan sebagai bahan pendukung pengajuan proposal.

Khusus pembangunan Rumah Babul Khairat, Tetti berencana mengajak perwakilan masyarakat bertemu Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, pada April 2027 mendatang apabila tidak ada halangan.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan terhadap pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

Selain melalui pemerintah kabupaten, Tetti juga menyatakan akan mengupayakan dukungan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila kemampuan anggaran daerah belum dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Tetti turut menyinggung harapannya terhadap kemungkinan perubahan kebijakan pada 2027 atau 2028 terkait pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, apabila kebijakan tersebut terealisasi, beban anggaran daerah berpotensi berkurang sehingga ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dapat lebih besar.

Melalui kegiatan reses tersebut, Tetti kembali mengajak masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Anambas segera menyiapkan proposal sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Ia berharap berbagai usulan yang disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)