Katakepri.com, Tanjungpinang – Dinas Pendidikan dan Himpaudi Kota Tanjungpinang membantah keras isu yang menyudutkan Walikota Lis Darmansyah terkait keterlambatan pencairan insentif guru PAUD. Mereka menyebut tudingan itu menyesatkan dan tidak sesuai fakta lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari, menyatakan dengan tegas bahwa justru Walikota Lis berperan aktif mempercepat pencairan insentif yang sempat tertunda karena efisiensi anggaran Pemkot.
“Yang terjadi bukan penghambatan oleh Pak Wali. Justru saya sendiri datang menghadap beliau, dan begitu saya sampaikan soal pencairan insentif, langsung ditandatangani dan diproses hari itu juga,” ungkap Teguh, Senin (20/5).
Menurutnya, keterlambatan bersumber dari proses penyesuaian anggaran imbas kebijakan efisiensi, termasuk pengurangan TPP ASN sebesar 25 persen. Namun, dalam sebuah forum Halal Bihalal bersama Himpaudi pada 13 April lalu, Lis Darmansyah menegaskan sikapnya.
“Pak Wali bilang sendiri, ‘Kenapa lah PAUD dikurangi, sudah kecil dikurangi lagi’. Itu bentuk kepedulian beliau. Arahan langsungnya: jangan kurangi insentif guru PAUD. Itu komitmen, bukan retorika,” ujar Teguh menirukan pidato sang walikota.
Ketua Himpaudi Tanjungpinang, Neti Nilawati, juga angkat suara merespons kabar yang beredar di media sosial. Ia menyebut, para guru PAUD telah memperoleh informasi langsung dari Dinas maupun Walikota, dan memahami bahwa situasi keterlambatan bersifat administratif.
“Guru-guru sudah paham. Kami sempat bertanya, dan setelah mendapat penjelasan, kami mengucapkan terima kasih. Tidak ada pemotongan, dan insentif tetap utuh. Kami mengapresiasi ketegasan Pak Wali,” kata Neti.
Sementara itu, Kabid PAUD Disdik Tanjungpinang, Nela Harisma, menjelaskan bahwa proses pencairan memang memerlukan tahapan birokratis seperti pergeseran kode rekening dan perubahan Perwako.
“Tapi tidak ada yang disengaja. Semua sudah disampaikan kepada para guru dan bisa mereka terima dengan bijak,” tegas Nela.
Penegasan juga datang dari Sekretaris Dinas Pendidikan, Salbiah. Ia meminta agar publik tidak menyebarkan informasi keliru yang mendiskreditkan pimpinan daerah.
“Faktanya, Pak Wali tidak mengizinkan efisiensi menyentuh insentif guru PAUD. Justru beliau meminta agar proses dipercepat. Janganlah membuat narasi seolah-olah beliau menghambat. Itu fitnah,” tandasnya.
Dengan rampungnya proses pencairan, Dinas Pendidikan berharap tidak ada lagi spekulasi liar di ruang publik.
“Kepedulian Pak Wali terhadap pendidikan, terutama PAUD, tidak perlu diragukan. Beliau menunjukkan itu dengan tindakan, bukan sekadar janji,” pungkas Teguh.
Berita ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi terhadap narasi liar yang mencoba menggiring opini publik secara keliru.
Fakta menunjukkan bahwa komitmen Walikota Tanjungpinang terhadap pendidikan anak usia dini tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah tekanan efisiensi anggaran. (Red)
