Katakepri.com, Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang mencatat deflasi sebesar -1,57 persen secara month-to-month (m-to-m) pada Januari 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini menjadikan Tanjungpinang sebagai kota dengan tingkat deflasi terdalam di Pulau Sumatera dari total 26 kota yang mengalami deflasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa deflasi ini terjadi akibat penurunan harga sejumlah komoditas utama yang memengaruhi Indeks Harga Konsumen (IHK) Tanjungpinang.
“Penurunan signifikan terjadi pada tarif listrik yang menyumbang deflasi sebesar -2,06 persen, diikuti harga kangkung -0,07 persen, bayam -0,05 persen, serta penurunan harga transportasi udara sebesar -0,04 persen,” ujar Teguh, Selasa (4/2/2025).
Lebih lanjut, Teguh menyebutkan secara tahunan (year-on-year), Tanjungpinang juga mengalami deflasi sebesar -0,44 persen dengan IHK tercatat pada angka 104,07.
Sementara itu, di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tren inflasi bervariasi di setiap daerah sesuai dengan dinamika ekonomi masing-masing.
“Kami melihat kondisi ini dipicu oleh faktor penurunan daya beli masyarakat serta upaya pengendalian harga yang cukup efektif. Namun, kami tetap memonitor secara intensif agar tidak terjadi perlambatan ekonomi yang signifikan di masyarakat,” tambah Teguh.
Beberapa komoditas lain yang turut menyumbang deflasi antara lain sayuran hijau seperti sawi (-0,05 persen) serta emas perhiasan (-0,04 persen). Di sisi lain, ada juga komoditas yang masih memberikan tekanan inflasi, seperti cabai merah (0,39 persen) dan cabai rawit (0,20 persen).
Secara nasional, Tanjungpinang menempati peringkat ke-13 dalam daftar kota yang mengalami deflasi dari total 129 kota yang dipantau dalam IHK.
Menghadapi kondisi ini, Teguh mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam mengelola keuangan di tengah fluktuasi harga. Pemko Tanjungpinang bersama Satgas Pangan dan pihak terkait terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami akan terus melakukan pemantauan harga secara intensif dan meningkatkan komunikasi dengan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” tutupnya. (Red)
