Raja Bayu desak persoalan BBM bersubsidi di Anambas segera dituntaskan, nelayan jadi perhatian utama

Katakepri.com, Anambas – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, meminta seluruh pihak terkait segera mencari solusi konkret agar masyarakat, terutama nelayan kecil, tidak terus menghadapi kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut.

Dalam rapat koordinasi terkait ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi, Raja Bayu menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang berulang di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena dampaknya langsung dirasakan oleh keluarga nelayan dan aktivitas ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses terhadap BBM dapat membuat nelayan terpaksa tidak melaut. Ketika aktivitas melaut terhenti, pendapatan keluarga ikut terganggu dan perputaran ekonomi masyarakat turut melemah.

“Ketika nelayan tidak bisa mendapatkan BBM, mereka tidak bisa melaut. Ketika mereka tidak bisa melaut, pendapatan keluarga terganggu, aktivitas ekonomi melemah, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga cukup terdampak. Saya ingin menegaskan bahwa persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat kita, khususnya nelayan kecil, terus menghadapi persoalan yang sama setiap bulan sampai berbulan-bulan,” ujarnya.

Raja Bayu menegaskan, rapat koordinasi harus menjadi kesempatan untuk membongkar akar persoalan, bukan sekadar membahas keluhan yang selama ini muncul. Ia meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kekurangan BBM bersubsidi, baik yang berkaitan dengan kuota, keterlambatan pasokan, transportasi antarpulau, persoalan administrasi, maupun mekanisme distribusi.

“Karena itu, kita harus mencari akar persoalannya, bukan hanya membahas gejalanya saja,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti bersama.

Pertama, kepastian kuota dan ketersediaan pasokan. Pertamina dan instansi terkait diminta menjelaskan besaran kuota BBM bersubsidi untuk Anambas, realisasi penyalurannya, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan riil masyarakat. Apabila kebutuhan memang lebih besar daripada kuota yang tersedia, pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memperjuangkan penyesuaian atau penambahan kuota melalui mekanisme yang berlaku.

Kedua, pembenahan sistem distribusi. Kondisi geografis Anambas yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pengaturan distribusi yang terencana. Jadwal pengiriman dan penyaluran BBM harus dipastikan berjalan baik agar tidak terjadi kekosongan stok berkepanjangan. Setiap wilayah juga harus memperoleh pelayanan secara adil sesuai kebutuhannya.

Ketiga, perlindungan terhadap nelayan kecil. Raja Bayu menekankan bahwa nelayan tradisional harus mendapatkan perhatian khusus karena aktivitas ekonomi mereka sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.

“Saya, kami memberikan perhatian khusus kepada nelayan-nelayan tradisional yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Jangan sampai nelayan yang memang berhak justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Kita harus memastikan mekanisme pelayanan tidak mempersulit masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.

Keempat, penyaluran harus tepat sasaran dan transparan. BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan, penimbunan, maupun penyimpangan dalam proses penyaluran.

Kelima, penyelesaian harus menghasilkan langkah konkret. Raja Bayu mengingatkan agar rapat koordinasi tidak berhenti pada kesimpulan dan berita acara, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Tentunya kita semua yang hadir pada hari ini tidak ingin rapat kita ini hanya menghasilkan kesimpulan sebuah berita acara, tetapi tidak ada perubahan di lapangan. Saya meminta agar setelah ini disusun langkah kebijakan yang jelas, termasuk pemetaan kebutuhan BBM setiap kecamatan dan desa, evaluasi kuota, jadwal distribusi, serta penanggung jawab penyelesaian setiap kendala,” tegasnya.

Lebih lanjut, Raja Bayu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, menurutnya, persoalan BBM bersubsidi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, pengelola dan penyalur BBM, aparat pengawas, hingga masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi bukan semata-mata persoalan bisnis dan distribusi. Di wilayah kepulauan seperti Anambas, BBM menjadi kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai nelayan tidak bisa melaut hanya karena kesulitan mendapatkan BBM. Jangan sampai masyarakat terus mengeluhkan persoalan yang sama tanpa ada penyelesaian. Saya juga berharap dari rapat koordinasi ini, kita dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata, terukur, dan dapat segera dilaksanakan,” tutupnya.

Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, masyarakat, khususnya nelayan kecil, dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terus dibayangi persoalan pasokan bahan bakar. (*)