Katakepri.com, Batam – Perubahan dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan regulasi menuntut pemerintah daerah untuk terus menyesuaikan kebijakan. Hal ini pula yang menjadi perhatian DPRD Kota Batam melalui pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD Kota Batam mulai menginventarisasi sejumlah substansi yang perlu diperbarui agar regulasi tersebut tetap relevan dengan perkembangan hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembahasan diawali melalui rapat bersama Tim Pemerintah Kota Batam yang berlangsung di DPRD Kota Batam, Selasa (3/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam, Hj. Siti Nurlailah.
Dari pihak Pemko Batam, hadir Kepala Satpol PP Imam Tohari bersama sejumlah pejabat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bagian Hukum Setdako Batam.
Ketua Pansus Anwar Anas menjelaskan, pembahasan revisi tidak hanya berfokus pada penyempurnaan draf rancangan peraturan daerah, tetapi juga mengidentifikasi berbagai ketentuan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, regulasi mengenai ketertiban masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, proses revisi membutuhkan kajian dan pembahasan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapannya.
Anwar mengakui, regulasi tersebut sudah cukup lama belum mengalami penyesuaian, sementara sejumlah ketentuan perundang-undangan telah mengalami perubahan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan aturan agar pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat memiliki landasan hukum yang selaras.
Namun, DPRD Batam tidak ingin proses revisi hanya berlangsung di ruang pembahasan legislatif dan pemerintah daerah. Pansus juga berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat, untuk mendapatkan pandangan dan masukan secara langsung.
“Selain membahas draf revisi Ranperda, kita juga menginventarisasi substansi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita juga menyusun jadwal untuk pembahasan dengan stakeholder terkait, termasuk kelompok masyarakat. Kami turut menginventarisasi pihak-pihak yang perlu dimintai masukan, termasuk jadwal untuk menggelar focus group discussion (FGD),” ungkap Anwar.
Langkah membuka ruang partisipasi publik tersebut dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat Batam.
Sebelumnya, dorongan untuk melakukan revisi terhadap regulasi ketertiban sosial juga pernah disampaikan kalangan mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB). Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi IV DPRD Kota Batam pada 23 Juni 2026.
Masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi bagian yang akan diperhatikan Pansus dalam menyusun substansi perubahan. Anwar menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap kritik, saran dan pandangan masyarakat demi menghasilkan aturan yang dapat diterapkan secara efektif.
“Kita siap menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan Ranperda ini dan bagaimana nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat,” tegasnya.
Melalui pembahasan bersama Pemko Batam serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan, Pansus berharap revisi perda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.
Pada akhirnya, pembaruan aturan ini diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram dan terlindungi, dengan tetap memperhatikan aspirasi serta kepentingan warga Kota Batam. (*)






