Katakepri.com, Anambas – Akses terhadap bantuan sosial merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Karena itu, proses pendataan dan registrasi harus dipastikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terluar.
Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, A.Md. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas segera mempercepat pendataan dan registrasi Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital).
Dorongan itu bukan tanpa alasan. Hingga 3 November 2026, jumlah pendaftar Perlinsos Digital di Kabupaten Kepulauan Anambas baru mencapai 508 kepala keluarga (KK). Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Linda menilai capaian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, rendahnya angka pendaftaran berpotensi membuat masyarakat yang membutuhkan belum terjangkau proses pendataan dan registrasi.
Menurutnya, percepatan tidak cukup hanya mengandalkan petugas yang mendatangi masyarakat dari satu desa ke desa lainnya. Dibutuhkan keterlibatan lebih banyak unsur pemerintahan agar pelayanan dan pendampingan dapat berlangsung lebih cepat.
Salah satu langkah yang didorongnya adalah memberdayakan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Agen Perlinsos.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Dengan keterlibatan lebih banyak aparatur, pendampingan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga proses pendataan dan registrasi tidak berjalan terlalu lama,” ujar Linda, Kamis (12/11/2026).
Bagi Anambas, percepatan program ini memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat pelayanan pemerintah membutuhkan strategi yang mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.
Linda menilai, Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Dengan dukungan aparatur hingga tingkat lingkungan, masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus pendampingan tanpa harus selalu mendatangi pusat pelayanan.
Ia juga mendorong keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, serta unsur masyarakat perlu dilibatkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Linda, kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam menggunakannya.
Terlebih, masih terdapat warga yang membutuhkan pendampingan untuk memahami tahapan registrasi, memperbaiki data yang tidak sesuai, maupun mengajukan sanggahan.
Selain mengoptimalkan aparatur pemerintah, Linda turut mendorong pelibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
Gerakan ini mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial warga di lingkungan sekitar, khususnya keluarga yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
Melalui kepedulian tersebut, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi warga yang belum terjangkau informasi maupun mengalami kesulitan dalam proses registrasi.
Pendekatan ini dinilai relevan bagi Anambas yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan hubungan sosial masyarakat yang masih erat.
Linda berharap kepedulian sosial dapat menjadi kekuatan tambahan dalam memperluas jangkauan program perlindungan sosial, sehingga tidak ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan informasi atau kemampuan mengakses layanan digital.
Masyarakat yang ingin melakukan registrasi Perlinsos Digital dapat mengakses portal resmi Kementerian Sosial melalui https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diaktifkan.
Tahapannya meliputi masuk melalui IKD, mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN, melakukan verifikasi wajah, memilih jenis bantuan, serta melengkapi data pendukung.
Setelah pengajuan dikirimkan, masyarakat perlu menyimpan nomor registrasi sebagai bukti pengajuan.
Program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Linda mengingatkan bahwa Agen Perlinsos hanya bertugas membantu proses pendaftaran, perbaikan data, dan pengajuan sanggahan. Mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan penerima bantuan.
Penetapan penerima tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), persyaratan, serta ketentuan masing-masing program bantuan.
Ia juga menegaskan bahwa angka 508 KK merupakan jumlah pendaftar Perlinsos Digital yang tercatat hingga 3 November 2026, bukan keseluruhan jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Melalui percepatan pendataan, penguatan koordinasi, dan keterlibatan masyarakat, Linda berharap program Perlinsos Digital dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Baginya, digitalisasi pelayanan sosial harus menghadirkan kemudahan, bukan justru menjadi hambatan baru bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kemajuan sistem berjalan seiring dengan pendampingan di lapangan.
Sebab, setiap keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk terdata dan mengakses program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. (Adv)
