Katakepri.com, Anambas – Pemerintahan desa yang bersih tidak cukup dibangun melalui kelengkapan administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi penekanan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan diikuti pula secara virtual tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam sambutannya, Raja Bayu menyampaikan apresiasi kepada tim penilai yang hadir untuk melaksanakan penilaian sekaligus memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, desa memiliki posisi strategis sebagai fondasi pemerintahan. Selain menjadi ujung tombak pelayanan publik, pemerintah desa juga berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.
Karena itu, semakin besar kewenangan dan sumber daya keuangan yang dikelola desa harus diikuti tanggung jawab aparatur dalam menjalankan pemerintahan secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Raja Bayu menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya bergantung pada pengawasan maupun penindakan. Hal yang lebih mendasar adalah membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan desa melalui kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteladanan aparatur.
Ia juga mengingatkan agar program Percontohan Desa Antikorupsi tidak dipandang sebatas proses penilaian untuk memperoleh predikat atau penghargaan. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi momentum membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dalam penilaian tahun 2026, terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian, yakni penguatan tata laksana pemerintahan desa, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kualitas partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.
Kelima aspek tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai indikator pemenuhan penilaian. Seluruhnya harus diterapkan menjadi standar dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari.
Secara khusus, Raja Bayu menyoroti kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan aksesibilitas dan karakteristik masyarakat membutuhkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam konteks tersebut, Desa Telaga sebagai desa percontohan diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Anambas. Pengelolaan keuangan yang transparan, pelayanan publik yang profesional, pembangunan partisipatif, serta pelaksanaan kewenangan secara bertanggung jawab perlu menjadi praktik nyata yang dapat dicontoh.
Raja Bayu juga mengingatkan bahwa komitmen antikorupsi harus tetap dijaga meskipun proses penilaian telah selesai. Pemerintah desa tidak boleh hanya menunjukkan tata kelola yang baik ketika menghadapi penilaian, tetapi harus konsisten menerapkan prinsip integritas dalam setiap proses pemerintahan.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, ia meminta perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta para camat, memperkuat sinergi dalam pendampingan, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa.
Menurutnya, keberhasilan program Desa Antikorupsi harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kelengkapan dokumen atau administrasi penilaian.
Setiap anggaran desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga. Setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan publik, sementara setiap kewenangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pada akhir sambutannya, Raja Bayu menegaskan bahwa integritas merupakan modal utama untuk membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Jabatan adalah amanah, kewenangan merupakan tanggung jawab, dan anggaran pemerintah merupakan hak masyarakat yang harus digunakan sesuai peruntukannya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap Desa Telaga dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus mendorong desa-desa lain untuk membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan. (*)






