Katakepri.com, Anambas – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan pembangunan daerah harus berjalan sesuai kemampuan keuangan pemerintah. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan pemenuhan kewajiban keuangan, termasuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), sembari terus memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.
Pernyataan tersebut disampaikan Aneng saat menyerahkan bantuan sembako dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada masyarakat Desa Tarempa Barat Daya.
Dalam kesempatan itu, Aneng tidak hanya berbicara mengenai bantuan sosial, tetapi juga memaparkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
Ia mengakui, Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat melaksanakan pembangunan secara menyeluruh pada 2026–2027. Kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah serta kewajiban keuangan yang harus diselesaikan pemerintah.
“Untuk tahun 2026-2027 kami belum bisa membangun untuk Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Aneng.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dan hak-hak pegawai tidak terabaikan.
Selesaikan utang daerah, jaga roda ekonomi masyarakat
Aneng menjelaskan, ketika mulai menjalankan tugas di Kabupaten Kepulauan Anambas pada 5 Maret 2025, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban utang lebih dari Rp90 miliar.
Ia menyatakan kewajiban tersebut telah diselesaikan pada September 2025. Penyelesaian utang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata keuangan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik.
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pembayaran gaji dan TPP bagi sekitar 5.400 ASN menjadi salah satu prioritas penting. Bagi Aneng, kebijakan tersebut bukan semata-mata menyangkut kesejahteraan pegawai, melainkan juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi masyarakat secara luas.
Ia menilai, pendapatan ASN yang diterima secara rutin akan kembali berputar di tengah masyarakat melalui aktivitas belanja kebutuhan rumah tangga, perdagangan, hingga berbagai usaha kecil.
“Karena dengan dibayar gaji ASN sebanyak 5.400 bisa menghidupkan perekonomian Anambas. Warung hidup, nelayan hidup,” kata Aneng.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak bisa hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan fisik. Keberlangsungan ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh kepastian pembayaran kewajiban pemerintah dan daya beli yang terjaga.
Aneng menegaskan, dirinya siap menerima kritik dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Ia menyadari bahwa pembangunan merupakan harapan besar masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kebutuhan yang lebih mendasar.
“Saya siap tidak populer, yang penting anak-anak saya tidak kelaparan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Aneng bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan keberanian menentukan prioritas, sekalipun keputusan yang diambil tidak selalu populer di mata publik.
Perjuangkan pembangunan jalan melalui anggaran pusat
Meski pembangunan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, Aneng memastikan upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat tetap berjalan.
Salah satu perhatian yang disampaikannya adalah kondisi jalan menuju lokasi kegiatan di Desa Tarempa Barat Daya. Ia mengatakan akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengukuran serta kajian terhadap kondisi jalan tersebut.
Hasil kajian itu selanjutnya diharapkan menjadi dasar untuk mengusulkan pembangunan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau tidak masuk 2026, insyaallah 2027 atau 2028. Saya suka bangun jalan yang besar-besar dan panjang, karena itu uang APBN pusat. Demi untuk membangun daerah saya siap dimarah,” ujarnya.
Aneng juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendapatkan dukungan anggaran pusat untuk pembangunan fasilitas publik lainnya, termasuk rumah sakit dan sekolah rakyat.
Menurutnya, dukungan APBN menjadi salah satu peluang penting bagi Anambas untuk mempercepat pembangunan, terutama ketika kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan seluruh kebutuhan infrastruktur dibiayai melalui APBD.
Upaya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan daerah memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dapat memperoleh perhatian yang memadai.
Bantuan Presiden menjangkau masyarakat desa
Di tengah berbagai tantangan pembangunan tersebut, penyaluran bantuan sembako dari Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang diterima masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.
Aneng menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud perhatian Presiden kepada masyarakat Anambas. Ia juga menyampaikan pesan Presiden agar masyarakat tetap merasakan perhatian pemerintah pusat.
“Bapak Presiden kirim salam bahwa masyarakat Anambas ada di hati kita. Pak Presiden tidak lupa. Seandainya beliau lupa, tidak mungkin mengirim sembako kepada kita,” kata Aneng.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Presiden agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah kepemimpinan nasional, sehingga dapat terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Dari total 2.489 paket bantuan sembako Presiden yang disalurkan di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebanyak 70 paket diberikan kepada masyarakat Desa Tarempa Barat Daya.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, lanjut usia (lansia), anak yatim, serta penyandang disabilitas.
Setiap paket berisi gula pasir sebanyak 1 kilogram, satu kotak teh celup, kopi 320 gram, susu kental manis 535 gram, sarden 426 gram, margarin Blue Band 400 gram, serta tepung terigu sebanyak 2 kilogram.
Selain bantuan sembako, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa Tahap X Tahun Anggaran 2026 kepada 16 orang penerima.
Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, perhatian terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui program bantuan sosial, tetapi juga melalui upaya menjaga stabilitas keuangan daerah dan memperjuangkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Aneng menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan kewajibannya, menjaga roda ekonomi masyarakat, dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur agar kebutuhan warga Anambas dapat dipenuhi secara bertahap. (Adv)
