Katakepri.com, Jakarta – Indonesia selangkah lagi bakal memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati pembentukan kementerian baru itu dan bakal segera disahkan dalam rapat paripurna.
Kesepakatan Komisi VIII DPR dan pemerintah itu diputuskan dalam di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8). Panja revisi UU Haji menyepakati adanya pasal terkait kementerian yang mengatur urusan haji dan umrah.
Perwakilan pemerintah Wamensesneg, Bambang Eko Suhariyanto, dalam rapat di Komisi VIII DPR, mengatakan ada penambahan Pasal 21-23 terkait kementerian yang mengurusi haji dan umrah. (Red)
Sumber : detik.com
