Katakepri.com, Tanjungpinang – Tegas dan lugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Irwanto Suhaili meminta Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri untuk membuktikan sendiri ucapannya pada pemberitaan media ini sebelumnya yang menepis isu adanya TKA ilegal di Tanjungpinang dan Pulau Bintan.
Irwanto merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan sanggahan dari media Kabarkepri.com dengan narasumber Ketua Getuk Prov Kepri, Jusri Sabri yang seolah-olah memojokan dirinya dengan mengangkat judul “Kepala Kantor Imigrasi Dituding Melakukan Pembohongan Publik Menyangkut TKA Ilegal”.
“Saya membantah pemberitaan itu. Kalau merasa kita membohongi publik, kita ada Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) disini, silahkan saja buktikan sendiri omongan saya, ada atau tidaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal itu, kenapa harus membuat berita seolah-olah saya membohongi publik,” ujarnya kesal.
Irwanto dalam hal ini juga merasa sangat kecewa dengan sikap pemilik media Kabarkepri.com dan Ketua LSM Getuk yang tidak mencerminkan sikap profesional dan tanggung jawab Jurnalis dengan mengutip pemberitaan dari media lain tanpa mengkroscek langsung data-data tersebut ke Imigrasi.
“Kita tunggu dari tadi pagi hingga sore ini, Ketua LSM Getuk, Jusri Sabri dan redaksi media online Kabarkepri.com tidak kunjung datang. Padahal saya sudah memanggil untuk memberikan hak jawab saya terkait pemberitaan yang dibuat itu,” terangnya, Jumat (14/02) di Kantornya.
Irwanto yang juga putra daerah, anak asli Kota Tanjungpinang ini menyebut jika Ia saat ini masih melakukan pembenahan, mengingat belum lama ini dirinya menjabat Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang.
“Walupun saya baru 3 Minggu menjabat tetapi saya anak asli Tanjungpinang, terkait hal itu saya tidak mungkin berbohong,” tegasnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Irwanto bersikukuh membantah isu yang beredar tentang adanya TKA yang tidak sesuai prosedur alias tidak memiliki izin di Tanjungpinang maupun Pulau Bintan.
Dijumpai di tempat yang berbeda, Ketua LSM Getuk, Jusri Sabri mengaku, berbicara sesuai bukti-bukti yang ia dapati dilapangan. Ia bersikeras tidak perlu ke Depnaker karena butinya sudah cukup jelas di lapangan.
“Lebih baik dia tidak berkomentar, saya ini melihat langsung menginvestigasi ke lapangan. Ngapain saya harus ke Depnaker, sebaiknya kita turun ke lapangan langsung karena Depnaker itu mempunyai data juga dikirim orang,” ucapnya, di Hotel Comfort saat menghadiri rapat Pimpinan Provinsi HKTI, di Hotel Comfort, Sabtu (15/02).
Menurut Jusri, data yang disampaikannya itu juga tidak sesuai dengan fakta yang ia dapati di lapangan, dimana, dari data Imigrasi yang Ia sampaikan hanya 270 sedangkan fakta dilapangan mencapai ribuan lebih.
“Yang punya izin itu hanya tenaga ahlinya, sedangkan buruh-buruh kasar dan guide-guide di lapangan yang di Agro, Pt Bai, Lagoy kalau ditotal semua ada 1000 lebih yang ilegal,” pungkasnya. (Angga)
