Katakepri.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus memperkuat langkah percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas fiskal. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pertemuan antara Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas fiskal, serta percepatan pembangunan, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi daerah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas.
Turut mendampingi Bupati Anambas dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan berbagai arahan strategis mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan birokrasi yang adaptif terhadap perubahan sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Selain menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, Bima Arya juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan, mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat kualitas perencanaan pembangunan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berbekal pengalamannya memimpin Kota Bogor selama dua periode, Bima Arya turut berbagi berbagai praktik baik dalam membangun birokrasi yang profesional, memperkuat kepemimpinan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga menciptakan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi referensi berharga bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah sebagai wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.
Bupati Anambas, Aneng, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan yang diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi motivasi sekaligus penguatan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Aneng menegaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus melakukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kemandirian fiskal bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pemerintah berkomitmen melakukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap pendapatan daerah harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan. Arahan dan masukan dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri menjadi motivasi bagi kami untuk bergerak lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan memastikan Anambas semakin mandiri, maju, dan berdaya saing,” ujar Aneng.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah pusat dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas optimistis mampu menghadapi berbagai tantangan sebagai daerah kepulauan dan perbatasan sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Adv)
