Katakepri.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin rapat evaluasi kinerja terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022 bersama seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama, Lt.4, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/09).
Dalam rapat evaluasi ini Gubernur Ansar menghimbau agar seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri menggesa pelaksanaan realisasi APBD tahun 2022 dengan maksimal.
“Tahun lalu capaian kita sebesar 94 persen, pada tahun ini saya harap hasil capaian kita tidak kurang dari 95 persen, saya himbau seluruh Kepala OPD terus memantau progres realisasi ini, kalau ada hambatan, segera laporkan,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menegaskan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk terus dilakukan peninjauan agar kendala-kendala yang terjadi dapat dikoordinasikan secara cepat.
“Sekarang ini, Pemprov Kepri terus berbenah, membangun infrastruktur yang memadai demi kemudahan masyarakat. Untuk itu, semua bentuk proyek pembangunan ditinjau secara langsung prosesnya, agar tidak ada kendala di lapangan,” kata Gubernur Ansar.
Rekapitulasi realisasi pelaksanaan APBD Kepri sampai dengan tanggal 17 September 2022 telah mencapai 52.64 persen dan realisasi fisik sebesar 59.92 persen dari total Pagu APBD Kepri tahun 2022.
Kembali, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJB) yang akan direalisasikan untuk terus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
“Sisa PBJP yang akan direalisasikan pada triwulan ke-4, prioritaskan penggunaannya menggunakan produk-produk lokal terlebih dahulu, agar UMKM kita terus dapat berkembang,” sebut Gubernur Ansar.
Terakhir, Gubernur Ansar menekankan kepada seluruh Kepala OPD untuk terus mendorong progres pendaftaran E-catalog dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Jika ada UMKM yang produknya dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Kepri, segera lakukan pendaftaran produknya di E-catalog, fasilitasi mereka yang tidak paham bagaimana caranya agar memahami bagaimana teknis pendaftarannya, target kita 40 persen APBD untuk produk lokal, tapi kalo bisa kita lebih dari itu,” tutup Gubernur Ansar. (*)
