Katakepri.com, Tanjungpinang – Anggota Dewan Pers terpilih Azyumardi Azra meminta masyarakat waspada mengantisipasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Azyumardi yang juga Cendekiawan muslim ini meminta masyarakat waspada kepada Jokowi yang kerap melakukan tindakan yang berlawanan dengan yang diucapkan. Meski berkali-kali mantan Wali Kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra (panggilan Azyumardi Azra, red) mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya.
“Saya menyampaikan secara terbuka di berbagai media, Saya kira jangan berpendapat begitu [Jokowi menolak], apalagi yakin. Karena melihat gejalanya adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan,” kata dia dalam diskusi daring, Rabu (2/3/2022), seperti dikutip dari Cnnindonesia.com.
Azyumardi Azra yang juga Guru Besar UIN Jakarta itu mengkilas balik pernyataan Jokowi saat berkomitmen untuk memperkuat KPK. Namun, yang terjadi, justru Presiden menyetujui RUU KPK meski banyak ditolak masyarakat luas.
Pada 2020, lanjut Azra, Jokowi juga mengaku berkomitmen melindungi para buruh. Namun, pemerintah justru menyetujui pengesah UU Cipta Kerja yang merugikan seluruh buruh di Indonesia.
“Jadi enggak bisa dipegang. Jadi menurut saya jangan percaya dulu. Maka waktu itu saya menyerukan agar masyarakat sipil tetap waspada. Jangan percaya, ternyata betul, kan” kata dia.
Azra menyoroti perubahan sikap Jokowi itu banyak dipengaruhi orang-orang terdekat di lingkungan Istana, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Azra mengaku skeptis dengan lanjutan isu penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengkritik wacana itu sebab berkebalikan dengan keputusan pemerintah yang pada 2020 justru ngotot melaksanakan Pilkada di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19.
Namun, keputusan itu saat ini justru bertolak belakang. Di tengah banyak penolakan terkait wacana penundaan pemilu, lingkaran Istana justru ngotot agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda.
“Sekarang kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang. Tidak pemilunya ditunda. Kalau dulu dipaksakan diselenggarakan. Ini nggak dipaksakan ditunda,” kata Azra, masih dikutip dari Cnnindonesia.com.
Menyikapi pernyataan Azyumardi, Kuncus selaku Ketum LSM Investigation Coruuption Transparan Independen (ICTI)-Ngo Kepri menyatakan mendukung apa yang dikritisi Azyumardi Azra dalam konteks pemilu 2024 ditunda, dimana dirinya juga tidak setuju.
“Kami dari LSM tentu mendukung pernyataan Azyumardi yang mengkritik Presiden Jokowi soal pemilu ditunda. Kami tidak setuju pemilu 2024 ditunda. Itu mecederai citra demokrasi di negara kita yang sudah semakin membaik ini. Itu kemunduran, maka dari itu kita menolak jika pemilu 2024 ditunda,” kata Kuncus dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
“Jangan Melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sudah disebutkan setelah tahun 2020 pelaksanaan Pilkadanya dilakukan serentak secara nasional dan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada,” tegas Kuncus.
Kuncus mengajak elemen masyarakat lain turut bersuara menolak pemilu 2024 ditunda.
“Kita suarakan penolakan penundaan pemilu 2024. Pemilu 2024 mesti terlaksana sesuai jadwal. Apalagi KPU sudah melaunchingnya,” kata Kuncus.(*)
