Oleh: Suyono Saeran
Katakepri.com, Tanjungpinang – Lebih dari satu tahun kita bergelut dengan persoalan pandemi Covid 19. Dan fenomena pandemi Covid ini telah melahirkan istilah, kebijakan dan tatanan baru dalam kehidupan kita. Kemunculan pandemi Covid-19 di awal Maret 2020 lalu harus diakui secara langsung maupun tidak langsung memang memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia.
Dari segi tatanan kehidupan, ada pergeseran nilai-nilai normatif manusia dari real normal ke new normal. Di era pandemi ini kita tidak lagi bisa secara bebas berkumpul dan berhubungan dalam sebuah ikatan sosial seperti era sebelum pandemi. Situasi memaksa kita, mau tidak mau, harus menjalani kehidupan sistem new normal yang harus disiplin pada aturan protokol kesehatan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan massa.
Memang harus diakui, sistem new normal saat ini tidak sedikit yang menimbulkan tingkat stres sehingga mempengaruhi siklus keseimbangan dan tatanan kehidupan masyarakat. Tapi inilah konsekuensi yang harus kita jalani akibat sebuah pandemi yang melanda hampir di semua negara di dunia.
Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menekan, mengeliminir serta meminimalisir penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terus melakukan langkah-langkah strategis agar persoalan pandemi Covid 19 bisa diatasi dengan baik, cerdas dan masyarakat bisa terlindungi dari pandemi.
Namun, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepri yang notabene juga merupakan hasil pemikiran manusia, selalu menghasilkan output yang sempurna. Setiap kebijakan tentu pasti tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Adapun setiap kebijakan yang kurang sempurna tentu harus dievaluasi demi diperoleh pelayanan publik yang lebih baik.
Apabila berbicara mengenai kebijakan khusus pada masa pandemi Covid-19, terdapat beberapa kebijakan yang sudah dilakukan dan dikeluarkan oleh Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan H. Ansar Ahmad SE MM. Begitu dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2021 lalu, Ansar Ahmad langsung tancap gas dan bekerja siang dan malam.
Fokus perhatian utama bagaimana menekan penyebaran Covid 19 serta memulihkan perekonomian masyarakat yang terpuruk pada pertumbuhan yang minus. Karena itu, tiga hari setelah dilantik sebagai Gubernur, Ansar Ahmad langsung menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi Kepri. Rapat digelar untuk mengetahui program kerja, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan serta evaluasi terhadap program kerja yang pencapaiannya kurang maksimal.
Setelah itu berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Gubernur Ansar Ahmad untuk meningkatkan kualitas pelayanan di era pandemi demi kepentingan bersama. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, Work From Home (WFH), pelayanan berbasis online, kebijakan mudik pada masa pandemi, kebijakan rapid test sebagai persyaratan mobilisasi masyarakat, maupun pelayanan publik pada era new normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Gubernur Ansar Ahmad juga membentuk Satgas Pemulangan Pekerja Migran Indonesia mengingat Kepri merupakan salah satu pintu pemulangan PMI dari luar negeri. Satgas PMI dibentuk untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 yang terbawa dari para PMI yang datang melalui pintu pelabuhan di Kepulauan Riau. Ansar Ahmad juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan Satgas yang sudah terbentuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ansar Ahmad ingin kebijakan yang sudah dikeluarkan berjalan efektif. Dengan demikian penyelenggara pelayanan publik dapat berjalan dengan baik selama menjalankan kebijakan tersebut.
Di sisi lain, dalam kerja keras menekan angka Covid 19 tentu program pemulihan ekonomi harus tetap berjalan. Saat dilantik menjadi Gubernur Kepri pada Februari 2021, angka pertumbuhan ekonomi Kepri masih terkontraksi pada minus 3,8 persen. Kondisi ini membuat konsentrasi perhatian terbelah jadi dua. Pertama, bagaimana membuat penyebaran Covid 19 bisa diminimalisir dan yang kedua, sektor ekonomi dan infrastruktur harus terus tumbuh agar program pemulihan ekonomi bisa tercapai seperti yang diharapkan.
Karena itu mengingat besarnya tanggung jawab yang harus diemban, berbagai upaya tiada henti dilakukan agar dengan kemampuan keuangan Pemprov Kepri yang terbatas, semua program kerja bisa berjalan dengan baik. Untuk itu dengan tidak mengenal lelah, Ansar Ahmad terus melakukan loby ke hampir semua Kementerian untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat. Dan upaya yang dilakukan Gubernur Ansar Ahmad direspon cepat dan baik oleh pemerintah pusat.
Dan upaya itu pelan-pelan memberikan hasil. Hal ini terlihat ketika pada 3 Maret 2021, pemerintah pusat mengijinkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memungut retribusi jasa labuh jangkar bagi kapal-kapal yang memanfaatkan Perairan Galang di Kota Batam, sekitar Selat Malaka sebagai lokasi lay up.
Dari retribusi jasa labuh jangkar ini, Pemprov Kepri memperkirakan dapat meraup pendapatan asli daerah sekitar Rp700 juta per hari dari jasa labuh jangkar di Perairan Galang, atau Rp200 miliar dalam setahun.
Karena wilayah Kepulauan Riau sebagian besar merupakan lautan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga siap mengoptimalkan potensi kemaritiman dan sumber daya laut. Setelah meluncurkan pemungutan retribusi area labuh jangkar di laut Kepri, maka Ansar Ahmad siap mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan lainnya di daerah yang dipimpinnya.
Karena itu ketika mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Sakti Trenggono dalam kunjungan kerja ke Kepri pada Selasa 9 Maret 2021 lalu, Ansar Ahmad akan terus menggesa optimalisasi potensi kemaritiman demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Ansar Ahmad juga mendampingi Menteri Wahyu Trenggono ketika melakukan peninjauan kesiapan PT Mandra Guna Gema Sejati di Batam terkait dengan bakal beroperasinya kembali perusahaan pengalengan ikan tersebut.
Gubernur Ansar memang fokus membangkitan ekonomi Kepri secara menyeluruh. Berbagai koordinasi terus dilakukan, termasuk dengan berbagai kementerian. Sehari sebelumnya yakni pada Senin 8 Maret 2021 Ansar Ahmad juga bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangka minta dukungan terhadap program pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau.
Kemudian, dalam rangka realisasi dukungan pusat terhadap retribusi jasa labuh jangkar, pada Kamis 18 Maret 2021 sebanyak empat Menteri Republik Indonesia yakni Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Polhukam, Mahfud MD, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, datang langsung ke Kepulauan Riau.
Kedatangan keempat menteri itu disambut Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Bandara Hang Nadim Batam, yang dilanjutkan serangkaian diskusi tentang agenda para menteri di Batam dimulai dengan pemaparan Gubernur Ansar tentang labuh jangkar, investasi dan reaktivasi pariwisata Kepri.
Gubernur Ansar kemudian mendampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Mahfud MD dan Muhammad Lutfi dengan naik helikopter meninjau Karang Singa, di area Lego Jangkar Kabil & Batu Ampar dan Kapal Super Tanker.
Usai meninjau dilanjutkan dengan agenda peluncuran Batam Logistic Ecosystem di BP Batam. Usai dari BP Batam, Menko Luhut bersama para menteri dan Gubernur Ansar meninjau PT BSSTEC di Jembatan 2 Barelang. Sebelum kembali ke Jakarta, Menko Luhut, dan para Menteri meninjau Rencana Lokasi Jembatan Batam – Bintan di Tanjung Sauh.
Pada 31 Maret 2021 Gubernur Kepulauan Ansar Ahmad dipanggil Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi untuk mendapatkan dukungan dana dari APBN sebesar Rp 200 milyar untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Samudera di Natuna dan perluasan Bandara Raja Ahaji Abdullah di Kabupaten Karimun.
Setelah itu serangkaian kunjungan Menteri secara bergilir datang ke Kepulauan Riau. Pada 23 April 2021 Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa berkunjung ke Bintan dalam rangka implementasi dukungan pemerintah pusat terhadap realisasi mega proyek Jembatan Batam – Bintan serta revitalisasi Pulau Penyengat. Kunjungan Menteri selanjutnya pada 8 Mei 2021 yang mana Mendagri Tito Karnavian beserta para Dirjen melakukan kunjungan kerja ke Lagoi, PT BIE Lobam dan PT Bintan Alumina Indonesia di Galang Batang. Sebelumnya pada 7 Mei 2021 Gubernur Ansar Ahmad bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan memperoleh bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja di Batam serta Workshop di Kabupaten Karimun dengan anggaran sebesar Rp 29 miliar.
Dan puncaknya pada 19 Mei 2021 dimana Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Kepulauan Riau. Dalam kunjungan sehari tersebut, Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh PT Bintan Inti Estate Lobam. Selain itu, Presiden juga menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Gedung Daerah. Dalam rapat tersebut dibahas soal akselerasi rencana strategis pembangunan di Kepulauan Riau termasuk Jembatan Batam – Bintan, fly over di Tanjungpinang, revitalisasi Pulau Penyengat, revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Kepri serta pembentukan tim koordinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tentu setiap langkah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad diarahkan bagaimana menjadikan Kepri sebagai daerah yang maju dan berdaya saing tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong terbitnya Kepri Baru Kepri yang maju.
Sungguh hanya kepada Allah SWT kita berserah diri. (*)
