katakepri.com, Batam – Pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penguatan fondasi ekonomi Batam sebagai salah satu kawasan strategis Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Kepastian regulasi, ketersediaan energi, pasokan air baku, hingga pengembangan industri menjadi sejumlah agenda penting yang dibahas dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, ke BP Batam.
Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Ruang Rapat Kepala BP Batam, Selasa (10/11/2026). Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan BP Batam untuk mengevaluasi perkembangan kawasan sekaligus membahas langkah strategis dalam menjaga daya saing ekonomi daerah.
Dalam pertemuan itu, pembahasan diarahkan pada efektivitas regulasi kawasan perdagangan bebas, optimalisasi pasokan energi dan air baku, serta penguatan posisi Batam sebagai pusat manufaktur, logistik, dan perdagangan internasional.
Dradjad menilai posisi geografis Batam yang berhadapan langsung dengan dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan menjadikan daerah ini memiliki peran penting sebagai pintu gerbang Indonesia menuju pasar global.
Bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, 10 November, ia menyebut Batam sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Batam perlu ditopang oleh kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Ketahanan ekonomi masyarakat di Batam menjadi prioritas utama kami karena posisi strategis Batam sangat krusial bagi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Dradjad.
Ia menegaskan, Kemenko Perekonomian berkomitmen mengawal penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan daya saing kawasan. Upaya tersebut mencakup penguatan kepastian hukum berusaha, integrasi ekosistem kawasan melalui konektivitas wilayah, serta perluasan kerja sama ekonomi internasional.
Selain regulasi, jaminan ketersediaan energi dan keberlanjutan pasokan air baku juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Kedua kebutuhan tersebut dinilai sangat menentukan, baik untuk menunjang aktivitas industri maupun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kemenko Perekonomian hadir untuk mengawal agar implementasi regulasi berjalan presisi, sehingga Batam mampu memperkokoh posisinya sebagai wilayah ketahanan ekonomi dan pusat industri di tingkat regional. Harapan kami, Batam menjadi model kawasan terdepan (frontier) bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia,” ujar Dradjad.
Menanggapi perhatian pemerintah pusat tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa perkembangan Batam hingga saat ini merupakan hasil dari proses pembangunan yang melibatkan berbagai dinamika dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam mengelola kawasan, terutama di tengah peningkatan realisasi investasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan utilitas dasar.
Menurut Amsakar, pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur, energi, dan air baku menjadi bagian penting agar aktivitas ekonomi dapat berkembang tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada warga.
“Kami akan terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yang berjalan selaras dengan kepastian fasilitas bagi para investor di Batam melalui penguatan sinergi dan kolaborasi di seluruh lini,” jelas Amsakar.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah rencana strategis untuk memperluas peluang investasi dan kerja sama internasional. Salah satunya melalui partisipasi dalam Vibrant Gujarat Global Summit di India.
Melalui forum bisnis internasional itu, pelaku usaha dari Indonesia, khususnya Batam, berpeluang dilibatkan sebagai delegasi untuk mengikuti eksibisi sekaligus membuka akses kerja sama dengan mitra global.
Di sisi lain, BP Batam juga menaruh perhatian terhadap penguatan ekonomi lokal, termasuk keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta akses permodalan bagi pelaku usaha di Batam.
Amsakar menyebut kunjungan Wamenko Perekonomian sebagai momentum penting untuk menyampaikan kondisi aktual pembangunan kawasan, termasuk berbagai tantangan yang membutuhkan dukungan dan koordinasi pemerintah pusat.
“Sinergi bersama Kemenko Perekonomian ini sangat krusial untuk mengurai dinamika pembangunan kawasan sekaligus memastikan kegiatan ekonomi di Batam terus tumbuh dan berkembang,” tutupnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asman Abnur, Menteri PANRB periode 2016–2018, jajaran pimpinan Kemenko Perekonomian dan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perwakilan komisaris dan direksi BUMN, serta pejabat tingkat I dan II di lingkungan BP Batam.
Rangkaian kunjungan kerja Wamenko Perekonomian di Batam dijadwalkan berlanjut dengan peninjauan langsung ke kawasan pengembangan teknologi dan industri digital di KEK Nongsa Digital Park.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan pentingnya keterhubungan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata di daerah. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi antarlembaga, Batam diharapkan semakin siap memperkuat perannya sebagai pusat industri dan perdagangan internasional Indonesia. (*)
