Katakepri.com, Anambas – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan perusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal sekaligus memperkuat pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Aneng saat menghadiri pertemuan bersama perwakilan SKK Migas dan Prime Natuna EP. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Aneng menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas dan Prime Natuna EP atas komitmen membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurutnya, kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci agar keberadaan industri migas memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Ia menekankan pentingnya memberikan prioritas kepada putra-putri daerah dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Menurutnya, masyarakat Anambas memiliki kualitas dan kompetensi yang tidak kalah bersaing, baik di bidang perminyakan maupun berbagai keahlian teknis yang dibutuhkan industri migas.
“Anak-anak Anambas tidak kalah kualitasnya. Banyak yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S1, S2, bahkan S3. Tinggal bagaimana kita bersama membuka peluang dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi membangun daerahnya sendiri,” ujar Aneng.
Lebih lanjut, Aneng mengajak perusahaan untuk berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Aneng juga menyoroti harapan masyarakat agar keberadaan industri migas memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan daerah. Ia mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pemerintah pusat. Namun, kontribusi dunia usaha juga diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Aneng turut meminta agar pelaksanaan program CSR ke depan dilakukan secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap program yang dijalankan perlu memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga aset yang dibangun dapat didata, dipelihara, dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kami berharap program CSR dapat dikoordinasikan bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, aset yang dibangun bisa kami data, kami rawat, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)
