July 18 0 Comment Edit
katakepri.com, Tanjungpinang – Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kepri menyampaikan pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan (LPP) APBD 2016 melalui rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (18/7).
Dalam rapat paripurna ini, Fraksi di DPRD Kepri menyepakati agar dilakukan pembahasan di tingkat Pansus, yang nantinya akan didengar jawaban Gubernur Kepri atas pandangan fraksi terhadap LPP APBD 2016.
“Untuk belanja hibah yang mencapai Rp422miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Fraksi Golkar melihat akibatnya penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang,” kata juru bicara fraksi Golkar, Taba Iskandar pada paripurna pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di ruang rapat utama DPRD,
Menurut politisi Golkar ini, hal tersebut harus sesegera mungkin dicari jalan keluarnya. Sehingga, tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.
“Tanda-tanda realisasi anggaran akan kembali rendah ditahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Diminta agar agar Gubernur untuk segera memimpin pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya lagi.
Frkasi Demokrat Plus, Onward Siahaan juga menyoroti hal serupa. Minimnya serapan anggaran yang terjadi ditahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD).
Mestinya, Gubernur sebagai kepala daerah, harus mampu mengkoordinasikan para OPD untuk berakselarasi sejak awal.
“Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir,” kata dia.
Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.
“Kita masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” sarannya.
Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional, Juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Untuk itu, Kedepan, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan diawal-awal.
Selain mengkritik, seluruh fraksi-fraksi di DPRD memuji keberhasilan pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama tujuh tahun berturut-turut. Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut. (Red/Hum)
