Katakepri.com, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Penyelarasan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan menjadi perhatian utama agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara tepat.
Pembahasan tersebut berlanjut melalui rapat Pansus yang dipimpin Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, Jumat (6/11/2026). Rapat turut dihadiri anggota Pansus Djoko Mulyono, Safari Ramadhan, Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk.
Untuk memperdalam substansi rancangan aturan, Pansus menghadirkan Bagian Hukum Pemko Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Zulkarnain.
Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama untuk memastikan ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD selaras dengan mekanisme pengelolaan dan penganggaran keuangan daerah.
Muhammad Syafe’i mengatakan, pembahasan Ranperda tidak hanya berfokus pada penyempurnaan materi, tetapi juga memastikan setiap ketentuan di dalamnya sesuai dengan perkembangan regulasi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota.
Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar Perda yang nantinya ditetapkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Terlebih, revisi regulasi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan ketentuan perundang-undangan.
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkap Syafe’i.
Selain pendalaman materi bersama perangkat daerah, Pansus juga tengah menyiapkan agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya referensi sekaligus memberikan masukan tambahan untuk menyempurnakan substansi Ranperda.
Melalui pembahasan yang terarah, sinkronisasi regulasi, dan konsultasi dengan pihak terkait, Pansus DPRD Batam berupaya memastikan Ranperda ini disusun secara komprehensif dan memiliki kepastian hukum.
Dengan demikian, regulasi mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD nantinya tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga memiliki dasar pengaturan yang jelas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)
