Katakepri.com, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembenahan tata kelola pemerintahan. Dua langkah strategis tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bintan, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penataan pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Bagi Bupati Roby, kedua agenda tersebut memiliki arti strategis bagi arah pembangunan Bintan ke depan. Penguatan BUMD diharapkan mampu membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara penataan perangkat daerah menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pendapat akhirnya terkait penyertaan modal daerah, Roby menjelaskan bahwa investasi pemerintah kepada BUMD bukan sekadar penambahan modal perusahaan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan instrumen untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ada dua BUMD yang menjadi sasaran penyertaan modal pemerintah daerah, yakni PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).
Untuk PT BPR Bintan, pemerintah daerah merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar. Sementara PT Bintan Karya Bahari direncanakan memperoleh penyertaan modal sebesar Rp12 miliar. Kedua alokasi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dalam periode 2027 hingga 2031.
Roby menegaskan, penambahan modal tersebut harus diikuti dengan pengelolaan perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab. Prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, serta orientasi terhadap manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.
Birokrasi Lebih Ramping, Pelayanan Harus Semakin Kuat
Selain penguatan BUMD, pembenahan struktur organisasi pemerintahan juga menjadi perhatian Pemkab Bintan. Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Roby menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
Penataan ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk membangun organisasi pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Roby menjelaskan, penyusunan kelembagaan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan, kawasan perbatasan, sekaligus daerah pariwisata membutuhkan struktur pemerintahan yang mampu mengakomodasi kompleksitas urusan dan tantangan pembangunan daerah.
Karena itu, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.
Melalui rancangan tersebut, Pemkab Bintan mengusulkan perubahan jumlah perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.
Sejumlah urusan pemerintahan akan ditata melalui penggabungan beberapa perangkat daerah. Di antaranya urusan perikanan, pertanian, dan pangan; lingkungan hidup, perumahan, serta kawasan permukiman; hingga pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
Penataan juga mencakup penggabungan urusan pendapatan daerah dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sementara urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan akan ditempatkan dalam satu perangkat daerah, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri.
Menurut Roby, penyederhanaan struktur tersebut bukan berarti mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan urusan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, penggabungan sejumlah urusan diharapkan mampu memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa perubahan kelembagaan akan dipersiapkan secara matang. Penyesuaian sumber daya aparatur, aset, anggaran, hingga dokumen perencanaan menjadi bagian penting dalam proses transisi agar tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Roby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan atas kerja sama, masukan, serta kontribusi dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah tersebut.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan administratif pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan BUMD dan penataan perangkat daerah, Pemkab Bintan berupaya membangun fondasi pemerintahan yang lebih produktif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Tujuannya jelas, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bintan. (Adv)
