Katakepri.com, Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi lintas perangkat daerah, di ruang rapat Dinas PUPR, Senin (14/4/2025).
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perkim dan Pertamanan dalam menjalankan program pembangunan serta penataan kota secara terpadu.
Rapat diikuti Kepala Dinas PUPR, Rusli, Kepala Dinas Perkim, Agustiawarman, serta jajarannya. Sejumlah program prioritas dibahas, mulai dari perbaikan lampu taman, penataan Laman Bunda, pembangunan Pasar Batu 7, pengembangan Tugu Pensil berikut pujasera, hingga rencana taman lansia di kawasan Pamedan Ahmad Yani.
Dalam arahannya, Wali Kota Lis menyebut, dua dinas ini memegang peran penting dalam menjawab berbagai persoalan fisik di Tanjungpinang. Menurutnya, banyak program di OPD lain pun lahir dari kerja teknis PUPR dan Perkim.
“Masalah fisik kota ini bukan semata urusan bangun-membangun. Di balik itu ada perencanaan, regulasi, dan tanggung jawab besar. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan, semua harus terukur dan terencana,” ujar Lis.
Ia pun mengingatkan, setiap proyek, baik yang dikerjakan langsung maupun lewat pihak ketiga, harus dilengkapi dengan pakta integritas, termasuk dari konsultan perencana dan pengawas.
“Kalau suatu hari muncul persoalan hukum, kita sudah punya pegangan. Semua pihak harus tahu perannya dan siap bertanggung jawab,” tambahnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Lis memerintahkan pembentukan tim reaksi cepat yang melibatkan PUPR, Perkim, dan DLH. Tim ini akan bergerak cepat merespons berbagai persoalan teknis, seperti pemangkasan pohon, perbaikan fasilitas umum, hingga kondisi darurat.
“Jangan tunggu-tungguan. Begitu ada laporan, tim langsung turun. Tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri. Harus kompak, harus gerak cepat,” tegasnya.
Rapat juga membahas isu penting lain, seperti longsor dan banjir. Menurut Lis, penanganan banjir tidak hanya dengan memperbaiki drainase. Beberapa titik memerlukan pendekatan lain, seperti pembebasan lahan dan pemulihan daerah resapan air, yang harus disinergikan dengan program dari Balai Wilayah Sungai (BWS).
Selain itu, persoalan bangunan dan pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai aturan turut menjadi perhatian. Lis meminta PUPR meninjau ulang status jalan, apakah berada di bawah kewenangan pusat, provinsi, atau kota. Jika termasuk aset daerah, maka jalan tersebut dapat dikelola lebih optimal untuk mendukung pendapatan asli daerah, tentu dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat.
Penataan ini nantinya akan dilanjutkan dengan kajian teknis dan nota dinas kepada Satpol PP agar penertiban dilakukan secara bertahap dan tidak mengganggu ekonomi masyarakat.
Menutup rapat, Lis menegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan oleh setiap OPD. Dengan demikian, program-program yang dijalankan akan terukur dan terarah, tidak hanya sekadar rutinitas.
Wali Kota berharap seluruh jajaran membangun semangat kerja tim yang kuat dan kompak demi Tanjungpinang yang terus berbenah. Ia bersama wakil tidak bisa bekerja sendiri. Pembenahan kota membutuhkan kerja sama yang solid agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Saya berharap, inilah tim berbenah kita dalam menghadapi berbagai persoalan infrastruktur dan penataan kota di Tanjungpinang. Tim yang tak sekadar bekerja, tapi juga berbuat yang terbaik, melahirkan kebijakan-kebijakan nyata untuk menjaga dan menata wajah kota ini ke arah yang lebih baik,” tutupnya. (Red)
