Katakepri.com, Bintan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2023, Kamis (28/3/2024). Dari LKPj kepala daerah tahun anggaran 2023 tersebut, pencapaian pendapatan daerah melebihi target. Sedangkan realisasi belanja daerah, tak mencapai 90 persen.
Penyampaian LKPj tahun anggaran 2023 Bupati Bintan dilaksanakan melalui rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Bintan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Fiven Sumanti didampingi Wakil Ketua II Agus Hartanto. Hadir Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith, Sekda Bintan Ronny Kartika, Sekwan Bintan Riang Anggraini, Anggota DPRD Bintan, Forkopimda dan sejumlah kepala OPD.
Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam paparannya menyampaikan, visi pembangunan Bintan Rumah Kita yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif menuju masyarakat yang Sejahtera. Dalam mewujudkan visi tersebut, pada tahun anggaran 2023, pembangunan daerah mengusung tema “Peningkatan Daya Saing yang Berfokus pada Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Pembangunan Kabupaten Cerdas (Smart City) yang Menjunjung Budaya Melayu dan Nasional”.
Bupati Bintan menyampaikan, hingga saat ini, proses audit keuangan anggaran 2023 masih berlanjut. Segera dilaporkan kembali semua hasilnya pada sidang lanjutan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
“Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggara 2023 akan dilaporkan secara tersendiri, setelah audit BPK selesai,” ujar Roby Kurniawan Bupati Bintan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bintan menyebutkan, pada tahun anggaran 2023, pendapatan daerah Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar Rp1,112 triliun. Realisasi pendapatan daerah melebihi target. Yaitu sebesar Rp1,125 triliun atau sebesar 101,20 persen. Atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp13,33 miliar.
Sedangkan belanja daerah tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja daerah pada tahun 2023 dianggarkan Rp1,276 triliun lebih. Namun, realisasi akumulatif belanja daerah sebesar Rp1,130 triliun lebih, atau mencapai 88,57 persen.
Untuk pembiayaan daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Penggunaan Silpa melebihi Rp163,44 miliar, dengan realisasi mencapai 100 persen. Sementara, penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp0. Sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp159,19 miliar lebih.
Bupati Bintan Roby Kurniawan juga memaparkan perkembangan Indikator Makro Pembangunan Daerah yang menjadi pencapaian sepanjang tahun 2023. Di antaranya Indeks Pembangunam Manusia mencapai 77,50 poin, berdasarkan rilis BPS Bintan. Angka ini meningkat dibanding tahun 2022 yang tercatat 76,80 poin.
“Angka Kemiskinan yang juga kembali meraih tren positif. Penurunan angka ini pada tahun 2023 menjadi 5,90. Sebelumnya pada angka 6,44 pada tahun 2022. Angka Pengangguran juga ditekan menjadi 5,43 persen dari sebelumnya 6,91 persen,” sebut Roby Kurniawan.
Roby Kurniawan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas dukungan serta berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, demi kemajuan Bintan. Sesuai dengan cita-cita yang diharapkan maupun yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Bintan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bintan juga memaparkan realisasi pembangunan daerah berdasarkan misi kepala daerah. Realisasi dari misi pembangunan daerah ini dituangkan berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing OPD, sesuai bidangnya. Kemudian, Bupati Bintan pun memaparkan serapan anggaran dari setiap OPD.
Seperti Dinas Kominfo Bintan. Untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika digambarkan melalui persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah terealisasi sebesar 100 persen. Digitalisasi pemerintahan ditambah dengan pemanfaatan media sosial pemerintah menjadi corong informasi kebijakan sekaligus penerimaan masukan dari masyarakat.
“Untuk serapan anggaran dari setiap OPD itu bervariasi. Ada yang sampai 100 persen, ada yang 90 persen. Tapi tidak ada yang di bawah 80 persen serapan anggarannya,” demikian disampaikan Bupati Bintan.
Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti menyampaikan, LKPJ tahun anggaran 2023 Bupati Bintan tersebut akan dibahas oleh DPRD Bintan. Selanjutnya, akan diberikan rekomendasi atau catatan strategis oleh DPRD Kabupaten Bintan.
Setelah melaksanakan rapat paripurna penyampaian LKPj tahun anggaran 2023 kepala daerah, DPRD Kabupaten Bintan melaksanakan berbuka puasa bersama. Kegiatan berbuka puasa bersama ini diawali dengan tausiyah Ramadan. (adv)
