katakepri.com, Tanjungpinang – BPD Gabungan Pelaksana Kontruksi Indonesia (Gapensi) Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait semakin lesunya perekonomian Kepri, di Aula kantor Gubernur Dompak, Senin (19/03).
Sekretaris Umum Gapensi Kepri, Roy Penangsang mengatakan bahwa merosotnya ekonomi di Kepulauan Riau di rasakan banyak kalangan dan profesi. Khususnya dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kepulauan Riau amat terasa dari penurunan jumlah keanggotaan yang berprofesi sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi.
” Setiap tahun terjadi penurunan keanggotaan. Banyak sekali keluhan masyarakat jasa konstruksi yang menganggap bahwa bisnis jasa konstruksi sudah tidak seksi. Mulai kriminalisasi hingga merosotnya ekonomi. Mulai proses pelelangan yang tak berpihak ke masyarakat kecil hingga e-katalog yang tak ada produksi anak bangsa sendiri “. Katanya.
Roy menambahkan bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis yang dialami perusahaan yang berwadah dalam Gapensi.
” Secara Nasional ada 37.000 perusahaan kontraktor bangkrut dalam 3 tahun terakhir. (Data dari BPP Gapensi dari 80.000 menjadi 43.000 anggota). Banyak penyebab dan persoalan kebijakan yang tak berpihak”. Tambahnya
Oelh sebab itu BPD Gapensi Kepri memberikan rekomendasi dan solusi kepada Gubernur Kepulauan Riau atas masalah yang terjadi dan solusi konkrit. Adapun rekomendasi Gapensi terhadap kondisi terkini adalah sebagai berikut:
1. Mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bermitra secara strategis dengan Gapensi Kepri terkait dengan gagasan membangun. Yaitu Memerankan Gapensi untuk terlibat berpartisipasi sebagai subjek pembangunan.
2. Memperhatikan masyarakat Jasa konstruksi khususnya usaha kecil. Dalam hal ini ada beberapa hal terkait pelelangan seperti dipersulit dalam menggunakan tenaga teknis hingga mencapai belasan orang (tidak sesuai dengan peraturan perundag-undangan). Seharusnya pelelangan berpihak ke masyarakat kecil.
3. Dalam hal penggunaan tenaga teknis sering terjadi tafsir sendiri oleh Pokja/PPK dengan semena-mena. Dan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di Jasa Konstruksi beserta turunannya. (Tafsir SKT dan SKA dan pendidikan)
4. Terkait tunda bayar pemerintah sebaiknya sesegera mungkin menyelesaikan pembayaran. Karena akibat tunda bayar banyak rekanan Kontraktor tidak mampu bertahan dan menyebabkan kebangkrutan.
5. Ditengah lesunya ekonomi Kepulauan Riau sebaiknya ada langkah strategis Gubernur terkait kebijakan ekonomi melalui Pengadaan Barang dan Jasa yaitu: Memperhatikan dengan cermat pengadaan melalui E-Catalog.
Pada poin terakhir Roy menekankan bahwa program e katalog lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
” Dari sisi ekonomis bahwa uang tidak berputar di daerah, sehingga e katalog tidak menunjang kehidupan dunia usaha masyarakat di Kepulauan Riau. Produk berasal dari luar negeri dan tidak produksi dalam negeri. Selain itu Uang seperti di kumpulkan oleh para distributor dan pabrikan dan pengusaha besar, yang notabene adalah barang asing, E -katalog tidak menolong dan membantu masyarakat kecil (pengusaha kecil). Konsep perdagangannya cenderung kapitalis (kaum bermodal) karena menindas yang kecil”. Tegasnya.
Sebagai salah satu solusi usulan kepada Gubernur adalah mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui LKPP untuk tidak melaksanakan pengadaan barang melalui E-Katalog. Yang kemudian di ikuti pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau. Mengingat kondisi ekonomi yang masih perlu distabilkan pemerintah guna menghidupkan ekonomi dunia usaha di seluruh kabupaten/Kota.
Selain itu E Katalog lokal juga tidak efektif karena Kepri dalam kondisi darurat ekonomi dan kesiapan para pengusaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha besar.
dirinya berharap semoga Rekomendasi dan usulan Kepada Gubernur Kepulauan Riau menjadi paket kebijakan ekonomi atas keterpurukan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. (Red)
