Katakepri.com, Tanjungpinang – Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyoroti sikap Walikota Tanjungpinang, Rahma yang kembali melakukan perombakan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.
Mereka rata-rata menyayangkan sikap Rahma yang sempat-sempatnya melakukan perombakan para pejabatnya ditengah kondisi Tanjungpinang yang sedang tidak baik-baik saja, lantaran tingginya angka kasus Covid-19.
Bagi Ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau, Solihin, seharusnya Walikota saat ini konsentrasi terhadap tingginya kasus Covid-19 di Tanjungpinang.
“Seharusnya Wako konsentrasi untuk penanganan Covid yang ramah terhadap masyarakat yang notabennya heterogen terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan. Beliau seharusnya memikirkan bagaimana posisinya sebagai seorang pemimpin dalam penyampaian dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya,” ucap Solihin.
Solihin sendiri cukup paham jika seorang kepala daerah seperti Walikota mempunyai hak preogratif untuk melakukan pergantian ataupun memutasi para pejabatanya.
“Walupun kita paham soal pergantian atau mutasi ini adalah hak preogratif seorang kepala daerah, namun situasinya kurang tepat karena dilakukan disaat tinggi-tingginya kasus Covid-19,” ucap Solihin.
Untuk para pejabat yang dilantik saat itu, baik itu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, tak lupa, Solihin mengucapkan selamat.
“Semoga pelantikan disaat pandemi Covid-19 yang lagi mengganas di Tanjungpinang ini dibarengi dengan kinerja yang maksimal dan amanah. Jangan memakai ilmu “ampusahum” yang penting pimpinan senang dan kinerja sesungguhnya terhadap masyarakat nol besar,” sebutnya.
“Ingat kalian digaji oleh rakyat bukan oleh pimpinan. Cepat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru dan langsung kerja untuk masyarakat,” lanjutnya.
Terpisah, Wakil Ketua Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Tanjungpinang, Said Ahmad Syukri juga menyayangkan dilakukannya pelantikan tersebut ditengah lonjakan kasus Covid-19.
“Sangat disayangkan disaat Covid-19 dan PPKM tengah gencar-gencarnya disuarakan, Pemko malah buat acara pelantikan.,” kata Said.
Menurut kaca mata Said, kondisi Pemko Tanjungpinang saat ini tidak terlalu krusial sehingga mengharuskan adanya perombakan para pejabat di lingkungan Pemko itu.
“Padahal hal itu tidak terlalu krusial, masih banyak OPD yang harus dibenahi seperti Dinkes dan PUPR,” kata dia.
Said juga mempertanyakan keberlangsungan pelantikan tersebut apakah mereka yang dilantik dan yang hadir saat itu sudah melakukan test Antigen terlebih dahulu sebelum melakukan pelantikan.
“Biar masyarakat tau. Jangan rakyat saja yang diuber-uber namun pemerintah sendiri sibuk melakukan rapat dan pelantikan dalam kondisi pandemi yang sedang tinggi ini,” ucapnya.
Untuk diketahui, Rabu (07/07) pagi bertempat di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Rahma melantik 12 pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Pejabat tersebut terdiri dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dari 12 orang itu, terdapat nama Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Amrialis yang dirotasi dari jabatannya kejabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Daerah Tanjungpinang.
Sementara jabatan Kadinsos sendiri diisi oleh Achmad Nur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjungpinang. (Angga)
