Katakepri.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berencana memblokir media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks. PSI menyarankan Kemenkominfo mengedepankan pengecekan fakta.
“PSI Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) untuk lebih mengedepankan pengecekan fakta atau fact checking ketimbang blokir media sosial untuk mencegah penyebaran hoax,” kata Juru Bicara PSI Sigit Widodo, lewat keterangan tertulis, Jumat, 23 Oktober 2020.
Sigit menganggap kabar bohong sulit diatasi dengan pemblokiran. Dia mengatakan si penyebar akan dengan mudah membuat akun baru. “Diblokir satu, tumbuh seribu. Selama ini selalu terjadi seperti itu,” ujar dia.
Menurut Sigit penerapan kebijakan itu akan dilematis. Di satu sisi bila kebijakan diterapkan secara longgar tujuan pemblokiran untuk menangkal hoaks tidak akan tercapai. Namun, bila terlalu ketat akan dituduh membungkam kebebasan.
Sigit menilai upaya Kemenkominfo belum serius dalam melakukan pengecekan fakta. Ia berujar beberapa kali Kemenkominfo menyebut sebuah informasi sebagai bohon tanpa melakukan pengecekan silang. Sementara, untuk kabar yang terbukti hoaks, Kominfo justru tak merespon.
“Jika Kominfo lebih serius dan mendalam melakukan pengecekan fakta, PSI yakin masyarakat akan percaya dan dengan sendirinya hoax yang beredar di tengah masyarakat akan berkurang,” kata dia.
Selain pengecekan Fakta, Sigit menilai transparansi dan pembukaan akses terhadap informasi seluas-luasnya akan membantu menangkal hoaks. Seringkali, kata dia, masyarakat ingin ikut membantu menyebarkan informasi yang benar, namun kesulitan mencari sumber. (Red)
Sumber : tempo.co
