Aspeksindo “Ruang Koordinasi Percepatan Pembangunan bagi Wilayah Kepulauan dan Pesisir Indonesia”

katakepri.com, Jakarta – Bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar, Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal,M.Si menghadiri acara Kongres Nasional Maritim yang dihadiri pula oleh Menko Maritim, Gubernur Sulawesi Tenggara dan beberapa Bupati/Walikota Pesisir dan Kepulauan seluruh Indonesia, Rabu (9/8) malam.

Dalam sambutannya, Menko Maritim, Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat pesat mengingat pembenahan infrastruktur menjadi fokus pelaksanaan serta optimalisasi penyerapan anggaran secara terbuka dan melalui rancangan percepatan pembangunan diwilayah pesisir yang menjadi perhatian mengingat kondisi geografis kepulauan di NKRI yang selama ini belum diberdayakan secara baik. Melalui peningkatan pemberdayaan potensi maritim, diharapkan bangsa ini akan mampu menjadi lima besar Negara dengan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2030 mendatang.

Menurutnya efisiensi anggaran harus dilakukan, diantaranya struktur cost, upaya meningkatkan pendapatan negara baik melalui pajak maupun berbagai sumber pendapatan lainnya bagi modal pembangunan serta upaya menciptakan iklim kondusif terhadap peluang investasi.

Luhut menambahkan bahwa modal pembangunan merupakan energi yang mesti dimiliki oleh seluruh bangsa, namun kebangkitan sumberdaya manusia yang peduli terhadap kemajuan bangsa adalah hal yang mutlak.

Oleh karenanya, kepada Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia (HMPI) untuk dapat memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Indonesia, melalui berbagai bentuk dukungan pemikiran dan keterlibatan secara langsung untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bupati Natuna dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dengan adanya wacana pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan Indonesia merupakan momentum yang harus disambut baik oleh seluruh Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir sebagai wadah penyampaian dan perjuangan aspirasi bagi percepatan pembangunan daerah.

Diantara permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Kabupaten Kepulauan yang dirasa mengganjal pelaksanaan pembangunan saat ini, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan terhadap pengelolaan laut dari 0 sampai 12 mil laut diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

Sementara itu jika ditinjau dari segi efektifitas pengelolaannya, tentu pemerintah kabupaten/kota lebih memahami kondisi perairan wilayahnya dan tindaklanjut terhadap berbagai kondisi, seperti pencurian ikan, pelanggaran batas wilayah (bagi daerah perbatasan seperti Kabupaten Natuna), perusakan terumbu karang bahkan pencurian barang muatan kapal tenggelam akan lebih cepat penanganannya.

Oleh karenanya Hamid berharap agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali, terutama bagi upaya efektifitas regulasi yang memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan diwilayah kepulauan dan pesisir sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu menitikberatkan pada pembangunan pesisir dan wilayah perbatasan.

Ketua HMPI, Andi Fajar Asti dalam sambutan sebagai penyelenggara yang menginisiasi wacana pembentukan Apeksindo menyampaikan bahwa potensi maritim saat ini harus dapat lebih dioptimalkan, mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis.

Oleh karenanya Andi mengapresiasi dukungan dari semua pihak, baik dari unsur pemerintahan, industri dan perguruan tinggi yang terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan ini. Hal ini menunjukkan perhatian dari semua pihak, terutama bagi upaya bersama dalam percepatan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan di Indonesia. Terlebih lagi dengan kehadiran Menko Maritim, hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat juga merestui Wacana Pembentukan Aspeksindo.

Konasmi (Kongres Nasional Maritim) ini pula akan bertujuan menetapkan Ketua Umum Aspeksindo yang diharapkan mampu mengkoordinir berbagai permasalahan dalam pembangunan, menjembatani permasalahan yang ada ke kementerian terkait, sehingga kendala yang ada dapat termonitor dan terpecahkan secara lebih cepat dan tepat sasaran. (Red/Hum)