katakepri.com, Tanjunginang –
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD T.A 2016 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri, Senin (24/7) di ruang rapat sidang utama Kantor DPRD, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang.
Sekda mengatakan bahwa sebagai Mitra Kerja, Pemerintah bersama DPRD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka kombinasi keduanya merupakan hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan dalam segi pengelolaan keuangan dan kinerja pegawai.
Setelah sebelumnya mendengar pandangan umum fraksi, maka pemerintah membaginya atas 3 bagian yakni Pendapatan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi serta Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jawaban terkait Pendapatan Daerah kata Arif bahwa pendapatan daerah dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan dalam sektor Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak dan Sumber daya Alam. Dan hal ini merupakan imbas dari penurunan pendapat nasional, kemudian penurunan tersebut berimbas pada terbatasnya jumlah pendapatan dan menjadi kurang efektif serta berdampak pada program dan kegiatan pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal.
“Untuk itu kami terus berusaha dan berupaya untuk terus menggali pendapatan asli daerah, dari data yang didapat PAD yang berhasil di serap pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1,79 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,13 triliun pada tahun 2015 ,” ujar Arif.
Selanjutnya dari segi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dikatakan Arif bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri melambat di angka 5,03 persen. Untuk mengantisipasi hal itu maka pemerintah perlu dibidang moneter pemerintah terus menekan laju inflasi dan dibidang fiskal pemerintah terus melakukan penyerapan dana APBD serta meningkatkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Lalu untuk inflasi Provinsi Kepri pada 2016 adalah sebesar 3,53 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,40 persen. Terwujudnya hal ini merupakan peran serta dari tim TPID serta para Stakeholder terkait dalam menekan laju Inflasi.
Dan bagian yang terakhir adalah terkait Pengelolaan keuangan daerah, masih kata Arif bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kaedah yang tertuang dalam aturan yang berlaku. Lalu alokasi belanja modal harus terus diupayakan agar terus meningkat.
Sekda juga menyambut baik atas pandangan, masukan dan koreksi serta saran yang telah di sampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk komunikasi yang interaktif antara pihak Pemerintah dan DPRD.
“Kita terima masukan-masukan tersebut sebagai bahan acuan agar Ranperda yang kita suguhkan ini dapat menjadi lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas,” ujar Arif.
Paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood, Untuk lebih lengkap dan rinci maka pihak pemerintah sudah menyiapkan jawaban pemerintah tersebut dalam bentuk matriks dan akan diserahkan kepada masing-masing anggota DPRD.
Hadir pada kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Rizki Faisal dan Amir Hakim, 26 anggota dewan, OPD serta insan Pers.(Red/Hum)
