Katakepri.com, Tanjungpinang – Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni menilai penerapan kartu kendali pada bus pariwisata itu tidak sesuai diterapkan pada bus pariwisata, karena pemiliknya pengusaha bukan pemerintah.
“Saya tanya kepada rekan-rekan, bus pariwisata itu bersumber dari mana, harusnya tidak boleh, kecuali bus sekolah boleh diberi BBM yang subsidi, tapi kalau bus pariwisata apalagi kepemilikanya itu pengusaha-pengusaha selayaknya tidak,” kata Weni saat diwawancarai di Aula Bulang Linggi, Sabtu (12/10).
Dijelaskan Weni saat ini, saat ini belum bisa berkomentar banyak karena pihak DPRD masih menunggu penyampaian dari Pemko Tanjungpinang terkait alasan dikeluarkannya kartu itu.
“Belum ada pembahasan bersama dewan, kalau nanti sudah dibahas bersama baru bisa dicarikan apa solusinya,” ujar Weni.
Sebelumnya, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan kantor Disperindag Tanjungpinang.
Para mahasiswa itu mengkritik kartu kendali penggunaan solar subsidi yang dikeluarkan Disperindag untuk bus pariwisata.
Mereka menolak kebijakan Wali Kota Tanjungpinang mengenai terbitnya kartu kendali BBM solar bersubsidi kepada pengusaha bus pariwisata. (Red)
