APBD Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Defisit Sekitar 110 Miliar Rupiah

Katakepri.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan APBD-P tahun 2019, Sabtu (31/08).

Rapat paripurna yang dilangsungkan di gedung rapat paripurna Senggarang pada pukul 17.00 wib tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno didampingi Wakil Ketua I Ade Angga dan Wakil Ketua II Ahmad Dani dihadiri Walikota Tanjungpinang Syahrul dan Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma.

Sekertaris Dewan (Sekwan) Effendy saat menyampaikan laporan akhir banggar paripurna pengesahan APBD-P mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tanjungpinang tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp. 110 miliar.

Hal ini disebabkan anggaran belanja daerah yang diusulkan lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang telah disepakati pada APBD-P 2019.

“Anggaran belanja daerah diusulkan sebesar Rp1,121 triliun, sementara pendapatan daerah di APBD-P 2019 sebesar Rp1,011 triliun. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp110 miliar,” kata Effendy.

Adapun lanjut Effendy, rencana pembiayaan daerah di dalam APBD-P tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 110 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 0.

(Waka I DPRD Tanjungpinang, Sampaikan argumentasi terkait solusi defisit APBD-P 2019)

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga usai rapat menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu khawatir dengan defisit anggaran pada struktur APBD-P tahun 2019 tersebut.

Karena Menurut dia, DPRD sengaja melebihkan belanja daerah dari pendapatan daerah yang telah disepakati pada struktur APBD-P 2019.

Dilanjutkan Angga, defisit itu diprediksi akan tertutupi dari sisa lebih pembiayaan (silpa) tahun anggaran berjalan, kemudian target pendapatan seperti dana perimbangan dan dana bagi hasil pusat yang ditetapkan baru 80 persen.

“Kita akan gesa realisasi dana pusat itu mencapai 100 persen. Dengan begitu defisit di APBD-P 2019 bisa tertutupi bahkan target pendapatan bisa lebih tinggi,” ucapnya.

Dia menambahkan usulan belanja di APBD-P 2019 lebih tinggi karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan oleh OPD . (Angga)