Katakepri.com, Tanjungpinang – Tokoh masyarakat dan mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang dua periode (2009–2014 dan 2014–2019), Andi Ginta Asmara, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berencana meminjam dana guna membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, perputaran ekonomi kota sangat dipengaruhi oleh kelancaran pembayaran TPP ASN.
“TPP ini bukan hanya sekadar hak ASN, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Saat TPP cair tepat waktu, pasar ramai, pedagang untung, dan roda ekonomi Tanjungpinang berputar dengan baik,” ujar Andi Ginta kepada wartawan, Senin (17/6).
Ia menambahkan bahwa setiap kali terjadi keterlambatan pencairan TPP, dampaknya sangat terasa di masyarakat. Daya beli menurun, transaksi di pasar sepi, dan para pelaku UMKM mengalami penurunan omzet secara signifikan.
“Coba saja lihat, kalau TPP lambat cair, banyak warung kosong pembeli, tukang ojek ngeluh sepi penumpang, bahkan cicilan motor dan barang rumah tangga banyak yang nunggak. Ini bukti bahwa TPP ASN punya efek domino yang kuat terhadap ekonomi Tanjungpinang,” jelasnya.
Andi juga merespons pernyataan Roby Patria dalam sebuah pemberitaan yang menyebut agar pemerintah tidak memaksakan pembayaran TPP jika kondisi keuangan belum memungkinkan. Menurut Andi, justru langkah meminjam dana melalui skema yang sah dan terukur adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Kalau tidak dibayar, justru dampaknya lebih besar. Apalagi pinjaman ini bukan untuk foya-foya, tapi untuk menjamin sirkulasi ekonomi tetap berjalan. ASN belanja, pedagang untung, ekonomi hidup. Bukan sekadar kepentingan pribadi, ini demi keseimbangan fiskal dan sosial di daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Pemko Tanjungpinang sudah cukup transparan dalam menyampaikan kebutuhan anggaran dan rencana pengembaliannya melalui APBD Perubahan tahun 2025. Langkah ini menurutnya sah dan realistis dalam menghadapi tekanan fiskal yang sedang dialami banyak daerah pasca-pandemi dan kenaikan belanja pegawai.
“Ini bukan soal memaksakan diri. Ini soal keberanian mengambil keputusan untuk menjamin masyarakat tetap hidup dalam perputaran ekonomi yang sehat. Jadi saya sangat mendukung langkah Pemko Tanjungpinang dalam hal ini,” pungkasnya.
