Katakepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara hybrid, yang melibatkan seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan stakeholder terkait, di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (10/6/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk selalu aktif mengawal kondisi inflasi di wilayahnya masing-masing.
“Tentunya dengan data yang akurat serta langkah yang responsif untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah maupun secara nasional. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan arahan dari Mendagri yaitu pentingnya pemanfaatan ruang fiskal daerah secara optimal berdasarkan data yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah”, ujar Bima.
Bima menyampaikan bahwa daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal.
Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, menyampaikan data perkembangan inflasi yang menunjukkan bahwa secara historis pada Mei 2025 tercatat deflasi sebesar 0,37 persen dan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.
Pudji menyampaikan juga bahwa berdasarkan analisis komponen, komponen inti masih mendominasi andil terhadap inflasi pada bulan Mei, kecuali pada tahun 2022 dan 2023 ketika komponen harga bergejolak (volatile food) menyumbang andil inflasi terbesar.
“Tentunya ini menjadi indikator penting bagi kita semua bahwa pengendalian harga pangan dan distribusi barang harus menjadi fokus kerja pemerintah daerah dan pusat,” ujar Pudji.
Menanggapi hal ini, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga di daerah.
“Kita berharap rakor ini menjadi ruang atau wadah kita di daerah untuk terus berkoordinasi dan melakukan evaluasi bersama terkait pembaharuan data dilapangan terutama pada komoditas-komoditas yang sering menjadi penyumbang utama inflasi khususnya di kota Tanjungpinang”, ujar Sandri.
Sandri menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang juga mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Presiden diantaranya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Sekolah Rakyat.
“Dalam hal ini kita terus lakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dengan OPD-OPD terkait agar terlaksananya program prioritas Presiden sesuai arahan Mendagri”, ujar Sandri.
Rakor ini turut dihadiri Kabag Perekonomian dan SDA Pemko Tanjungpinang, Hamerudin, bersama beberapa perwakilan stakeholder terkait lainnya. (Red)
