Katakepri.com, Tanjungpinang – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang, Cokky Wijaya Saputra, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan yang dipaparkan dalam pertemuan resmi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Selasa (10/6). Proyek strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza dan Sekda Zulhidayat.
Dalam paparannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa pembangunan bendungan estuari ini merupakan solusi jangka panjang atas krisis air bersih yang selama ini melanda Pulau Bintan. Proyek senilai Rp 14,4 triliun ini juga diharapkan dapat menjamin suplai air baku berkelanjutan bagi Tanjungpinang, Bintan, hingga Batam.
Mendukung rencana tersebut, Kepala BP Tanjungpinang Cokky Wijaya Saputra menilai proyek Estuary Dam tak hanya vital dari sisi ketersediaan air, tetapi juga akan membuka peluang besar di bidang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kita pasti mendukung proyek ini karena dengan adanya dam tersebut, ada jalannya juga yang bisa menghubungkan Bintan–Tanjungpinang, khususnya Senggarang. Pasti nanti ke depan perputaran ekonomi akan pesat di Senggarang, yang memang sudah kita arahkan sebagai Central Business District,” ujar Cokky.
Cokky juga menyampaikan harapan agar proyek ini bisa direalisasikan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.
“Semoga saja bisa lebih cepat realisasinya di tahun 2027–2028,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Estuary Dam Teluk Bintan dirancang untuk membendung kawasan laut Teluk Bintan dengan kapasitas tampung hingga 256 juta meter kubik, menghasilkan suplai air hingga 10.000 liter per detik. Proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan dijadwalkan masuk tahap lelang pada Juni 2025, dengan konstruksi dimulai pada 2027.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, dan Sekda Zulhidayat turut menyatakan dukungan, sembari menekankan pentingnya perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan di wilayah pesisir. Mereka juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota dalam mendukung komunikasi lintas instansi dan fasilitasi data wilayah terdampak.
Gubernur Ansar Ahmad menutup kegiatan dengan menegaskan komitmen penuh Pemprov Kepri untuk mengawal proses pembangunan secara transparan dan berkelanjutan. (*)
