Katakepri.com, Natuna – Sejumlah pegawai di bidang tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten Natuna sedang mengalami perasaan yang gundah gulana akibat tidak cairnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga ditambah dengan isu akan dipotongnya nilai TPP dari jumlah yang selama ini diterima.
Lebih dari 450 tenaga kesehatan di kabupaten Natuna betugas di Puskesmas maupun BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSU) Natuna, menuntut TPP bulan November dan Desember tahun 2024 segera dibayarkan tanpa potongan. Selanjutnya untuk TPP bulan Januari dan Februari 2025 dan bulan -bulan selanjutnya krdepan juga tanpa potongan sebagaimana kabar adanya kebijakan pemotongan hingga 30% untuk TPP ASN Natuna.
Kekhatiwaran para Nakes ini juga semakin bertambah setelah beredarnya video statement dari Bupati Cen Sui Lan di media sosial yang mengatakan bahwa TPP itu tidak wajib dan dibayar sesuai kemampuan daerah.
Meskipun begitu, sejumlah nakes yang ada masih berharap Bupati Cen Sui Lan memiliki kebijaksanaan. Sebab, TPP merupakan penopang ekonomi utama para pegawai yang juga akan berimbas ke perputaran uang di kabupaten Natuna itu sendiri.
Arif, salah satu aktivis masyarakat Kepri menilai seharusnya Bupati Cen Sui Lan mengambil langkah efisiensi lain dengan memangkas anggaran yang bukan prioritas ketimbang tidak membayarkan TPP para Nakes sejak November tahun lalu.
Sepanjang sejarah Kabupaten Natuna berdiri, belum pernah terjadi kejadian TPP tidak dibayar. Semoga Bu Cen Sui Lan masih memiliki empati dan nurani apalagi TPP tersebut sangat dibutuhkan oleh para Nakes jelang Hari Raya Idul Fitri.
Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam keterangan Persnya di momen audiensi dengan para Nakes menjelaskan akan memperhatikan hak-hak ASN, namun dengan syarat ASN harus bekerja profesional dan melayani masyarakat dengan ikhlas.
“Setiap profesionalisme dalam bekerja akan dibayar secara profesional.” Tuturnya
Beliau juga mengajak seluruh ASN, khususnya tenaga kesehatan untuk sama sama memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami efisiensi. Sehingga ada beberapa kebijakan yang harus diambil agar roda pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya juga meminta kawan tenaga kesehatan untuk sama-sama memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami efisiensi. Sehingga ada beberapa kebijakan yang harus diambil agar roda pemerintahan agar berjalan semestinya.” tutupnya. (Red)
