Katakepri.com, Tanjungpinang – Di tengah maraknya disinformasi, humas pemerintah dituntut lebih adaptif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan. Untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas komunikasi publik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025 di Jakarta, Rabu (26/2), dengan tema Sinergi Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Acara ini diikuti 579 peserta, baik secara langsung maupun virtual, yang terdiri dari pimpinan serta pranata humas dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi dedikasi humas pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait program prioritas dan strategis kepada masyarakat. Menurutnya, strategi komunikasi tidak hanya harus berjalan di tingkat pimpinan, tetapi juga di seluruh jajaran humas pemerintah.
“Sinergi harus dibangun seperti tim sepak bola yang bekerja sama untuk meraih kemenangan. Namun, kemenangan ini bukan soal citra, melainkan memastikan kebijakan tersampaikan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Di era digital, arus informasi bergerak begitu cepat, termasuk penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, humas pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam meluruskan informasi keliru dan memastikan publik mendapatkan berita yang benar.
“Tujuan utama kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa tenang, dan terhindar dari kebingungan. Sebab, salah satu tugas humas adalah melindungi mereka dari hal-hal semacam itu,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.
“Jika komunikasi berjalan efektif, masyarakat akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan serta aktif memberikan masukan melalui berbagai kanal yang tersedia,” tambahnya.
Meutya juga mengingatkan bahwa humas pemerintah harus selalu responsif terhadap suara masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya mendengar dan menindaklanjuti aspirasi publik.
“Pemerintah harus responsif dan cepat dalam menyikapi masukan dari masyarakat. Keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan pentingnya keberadaan juru bicara di setiap daerah yang dapat mendampingi gubernur, wali kota, atau bupati dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Setiap instansi harus memiliki tenaga profesional yang fokus pada komunikasi agar informasi dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kemkomdigi yang mempertemukan humas dari berbagai instansi untuk memperkuat koordinasi komunikasi nasional.
“Dengan berkumpul dalam forum seperti ini, kita bisa bergerak dengan tujuan yang sama dan memastikan komunikasi publik lebih efektif serta terarah,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyambut baik pelaksanaan Rakor dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025. Ia menilai acara ini menjadi momentum penting bagi humas Pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik.
“Melalui kegiatan ini, humas pemerintah daerah dapat semakin profesional dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Teguh menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung serta menyelaraskan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui komunikasi publik yang transparan, inovatif, dan berbasis digital.
“Kami akan terus memperkuat komunikasi publik yang lebih terbuka dan berbasis digital. Website serta media sosial Pemko akan terus dioptimalkan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat,” tutupnya. (Red)
