Rapat Presidium Ormas Gerakan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau

Katakepri.com, Batam – Gerakan Rakyat Menuju Deklarasi Di tengah dinamika bangsa yang penuh tantangan, suara-suara dari akar rumput mulai menggema, menyuarakan perubahan yang sudah lama dinantikan. Sebuah gerakan rakyat, lahir dari kegelisahan bersama, kini mulai membangun kesadaran kolektif untuk menyongsong masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

Gerakan ini bukan sekadar wacana atau retorika kosong, melainkan sebuah panggilan bagi semua elemen masyarakat untuk bersatu, bergerak, dan bertindak, kata Zulhendri Atasmi yang memimpin rapat sebagai Sekretaris Formatur Kepulauan Riau.

Dalam hitungan hari, deklarasi akan segera diumumkan. Deklarasi ini bukan milik satu kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang merindukan perubahan nyata. Dari desa hingga kota, dari generasi muda hingga kaum tua, energi kebangkitan ini menyatu dalam satu tekad: menciptakan Indonesia yang lebih baik, lanjut Zulhendri lagi.

Kemudian disambung pendapat Ramali Padang sebagai Ketua yang dipilih secara aklamasi oleh Presidium Kepri, menambahkan, Gerakan ini tumbuh dari kesadaran bahwa masa depan bangsa tak bisa hanya diserahkan kepada segelintir pihak. Rakyat adalah penentu masa depan. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Dan gerakan ini adalah manifestasi dari kekuatan rakyat yang selama ini terpendam.

Deklarasi ini akan menjadi titik balik, sebuah momentum bersejarah yang akan mencatatkan bahwa rakyat Indonesia masih memiliki harapan, keyakinan, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dengan semangat persatuan, solidaritas, dan kebersamaan, gerakan ini akan menjadi nafas baru yang menghidupkan kembali cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, katanya
Kaitan dengan Potensi Lokal Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan strategis di Indonesia, Kepulauan Riau memiliki potensi lokal yang besar untuk mendukung gerakan rakyat ini. Dengan kekayaan maritimnya, Kepri menjadi salah satu poros ekonomi berbasis kelautan yang mampu menopang kehidupan masyarakat. Perikanan, pariwisata bahari, dan industri kreatif berbasis budaya Melayu adalah potensi yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Kata Juanda sebagai Bendahara yang dipilih juga secara aklamasi dalam rapat.

Gerakan rakyat ini juga menekankan pentingnya memberdayakan sumber daya lokal. Di Kepulauan Riau, hal ini berarti mendukung nelayan kecil agar lebih berdaya, mengembangkan infrastruktur desa pesisir, serta mendorong pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Selain itu, penguatan identitas budaya Melayu sebagai salah satu pilar kebangsaan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kesatuan gerakan. lanjut pria ini yang pernah tercatat calon DPD RI dapil Kepri pemilu 2024.

Dengan memaksimalkan potensi Kepulauan Riau, gerakan ini bukan hanya membawa perubahan nasional, tetapi juga mendorong kemajuan daerah yang selama ini memiliki peran strategis di jalur perdagangan internasional. Kepri adalah simbol kekuatan daerah maritim yang mampu menyumbang kebangkitan ekonomi bangsa. Dan lagi menyambung pendapat rapat yang menguasai wilayah Kepri sudah puluhan tahun tinggal di Batam sejak lahir juga di Batam.

Kepada seluruh lapisan masyarakat, hari ini adalah awal kebangkitan. Sambutlah gerakan ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Karena masa depan bangsa ini adalah milik kita semua.
Sebentar lagi, suara rakyat akan menggema.

Deklarasi ini akan menandai lahirnya sebuah babak baru dalam sejarah perjuangan bangsa. Gerakan rakyat telah tiba. Indonesia, bersiaplah untuk berubah! Sambut Ramali Ketua Gerakan Rakyat Kepri dengan penuh semangat.

Zulhendri menutup akhir dari rapat memberi informasi bahwa setelah SK KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) diteken oleh DPP, maka kami akan langsung tancap gas menghidupkan kembali semangat Gerakan Rakyat Kepri ini menyusun struktur di Kepri mulai tingkatan Kabupaten/Kota disebut DPD, tingkat Kecamatan disebut DPC dan tingkat Kelurahan disebut DPR.

Mengenai bidang-bidang menyesuaikan nomenklatur pemerintahan sekarang ini, kami juga ada bidang-bidangnya termasuk kami akan mengajak bergabung para tokoh pejuang Kepri, tokoh publik, mantan gubernur dan semua lapisan masyarakat yang berpotensi dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah untuk Indonesia lebih baik. Bersabar dulu ya, kami sedang menunggu arahan DPP sampai legalitas SK KSB terbit dulu, karena kita harus resmi dulu baru menyiapkan program dibutuhkan masyarakat Kepri. (Joe)