Katakepri.com, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa pengukuran kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya masih belum optimal, meskipun instrumen pengukurannya sudah tersedia.
Hal ini disampaikan saat membuka sosialisasi Implementasi Optimalisasi Koordinasi dan Pemantuan Kinerja (Kopaja) Pemerintah Kota Tanjungpinang, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (10/10/2024).
“Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kuncinya ada pada pengukuran kinerja. Namun, sayangnya, pengukuran ini belum berjalan maksimal,” ungkap Zulhidayat.
Menurutnya, meskipun sistem dan instrumen pengukuran telah disediakan, penerapan yang optimal masih menjadi tantangan.
Zulhidayat, yang telah mengemban tugas sebagai sekda selama dua tahun, mengakui bahwa perbaikan kinerja ASN menjadi pekerjaan rumah utamanya.
“Perbaikan kinerja pegawai adalah PR saya yang diamanahkan, dan mudah-mudahan kita terus meningkatkannya ke depan,” tambahnya.
Dalam penilaiannya, di kementerian dan lembaga lain, sistem pengukuran kinerja sangat luar biasa.
Ia mencontohkan, dalam penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP), meskipun suatu instansi telah mencapai 100 persen dalam pelaksanaan pekerjaan, pembayaran TPP tetap dihitung berdasarkan nilai SAKIP.
“Jika nilai SAKIP banya 80 persen, maka TPP yang dibayarkan juga hanya 80 persen, meskipun kinerja pegawai sudah tercapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja betul-betul diukur untuk menentukan penghasilan,” jelasnya.
Karena itu, Zulhidayat mendorong agar proyek perubahan terkait pengukuran kinerja, yang digagas Asisten Administrasi Umum dalam Diklat PIM II, segera diimplementasikan secara menyeluruh.
“Kita berharap sistem ini dapat membuat kita bekerja lebih adil, karena apa yang kita lakukan akan sesuai dengan kinerja yang diukur,” ujar Zulhidayat.
Asisten Administrasi Umum, Augus Raja Unggul, dalam presentasinya, menyoroti permasalahan akuntabilitas program di pemko Tanjungpinang.
Menurutnya, banyak program yang belum berjalan efektif dan efisien karena tidak adanya pengukuran kinerja yang terstruktur.
“Setiap tahun, Kemenpan RB menilai akuntabilitas kita, namun hasilnya masih belum optimal. Melalui Kopaja, kami berharap nilai SAKIP kita bisa meningkat,” jelas Augus.
Ia menambahkan, ada empat komponen utama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan akuntabilitas internal. Komponen-komponen ini harus dikoordinasikan dan dipantau secara berkala untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
“Rencana kerja yang dihasilkan harus mendukung akuntabilitas kita secara berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui Kopaja, diharapkan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkesinambungan.
“Capaian akuntabilitas kita belum optimal karena belum ada penilaian capaian kinerja yang dilakukan secara rutin. Tugas saya, membantu sekda dalam mengoordinasikan ini, dan minggu depan kita akan mulai implementasinya agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan pemko Tanjungpinang,” tutup Augus.
Sosialisasi ini dihadiri oleh kepala OPD dan ASN Pemko Tanjungpinang. (Red)
