Katakepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan diskusi mengenai rencana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital di kota Tanjungpinang.
Diskusi yang berlangsung di ruang rapat MPP Tanjungpinang, Kepri, Selasa (13/8/2024) dipimpin Asisten Administrasi Umum Pemko Tanjungpinang, Augus Raja Unggul, dan diikuti sejumlah kepala OPD terkait, pemangku kepentingan, dan pejabat dari deputi bidang pelayanan publik kemenpan RB.
Pertemuan ini membahas aspek teknis, kebijakan, dan operasional implementasi MPP digital di kota Tanjungpinang.
Augus Raja Unggul, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim kemenpan RB ke Tanjungpinang.
“Kehadiran kemenpan RB sangat penting untuk membantu kami dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di Tanjungpinang. Ini adalah wujud dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan strategi quick win untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ucapnya.
Augus menyatakan masukan dan rekomendasi dari kemenpan RB akan sangat berharga untuk inovasi dan perbaikan pelayanan publik di kota Tanjungpinang.
“Indeks pelayanan publik kami telah mendekati 90 persen, dan kami berkomitmen untuk terus memenuhi ekspektasi masyarakat,” tambah Augus.
Ia meminta para peserta untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin, agar hasilnya bermanfaat tidak hanya bagi pemko Tanjungpinang, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB, Muhammad Imanuddin, menjelaskan tujuan diskusi ini adalah untuk membahas teknis digitalisasi MPP.
“Kami ingin mengumpulkan masukan mengenai pengembangan MPP digital, implementasinya, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan,” katanya.
Imanuddin juga mengapresiasi hasil evaluasi MPP kota Tanjungpinang yang memperoleh skor 81,75 dengan predikat sangat baik.
“Hasil ini menunjukkan kemajuan signifikan. Melalui inovasi dan quick win, kami berharap MPP di Tanjungpinang akan terus berkembang dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Adi Firmansyah, berharap diskusi dengan OPD dan pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan pelaksanaan MPP digital.
“Tanjungpinang terpilih sebagai salah satu dari 21 daerah pilot project MPP digital. Saat ini, implementasi MPP digital sudah berjalan di Disdukcapil dan Dinkes,” jelasnya.
Melalui diskusi ini, kata Adi, diharapkan dapat merencanakan dan memperluas pelaksanaan MPP digital bersama Kemenpan RB, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik di seluruh OPD.
Dalam diskusi tersebut, seluruh instansi yang terlibat MPP menyatakan dukungannya terhadap pengembangan dan penerapan MPP digital untuk kemajuan pelayanan publik di Tanjungpinang. (Red)
