Katakepri.com, Tanjungpinang – Dinkes Tanjungpinang menggelar pertemuan pembinaan dan koordinator lintas sektor Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) prioritas di Aula Kelurahan Sei Jang, Senin (15/7/2024).
Kegiatan P2PM ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam dan dihadiri stakeholder terkait seperti pihak kecamatan, kelurahan hingga puskesmas se-Kota Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Rustam mengatakan, pada Tahun 2024, Tanjungpinang menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus DBD dan Malaria.
Berdasarkan data Dinkes kasus DBD dari Januari sampai Juni 2024 sebanyak 107 kasus, sedangkan kasus DBD tahun 2023 sebanyak 114 kasus.
Menurutnya, secara kumulatif kasus DBD tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan satu korban meninggal dunia.
“Sedangkan jumlah kasus malaria di Kota Tanjungpinang berjumlah 194 Kasus,” ujarnya.
Rustam menyampaikan, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
Khususnya pada program malaria dikarenakan Kota Tanjungpinang telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria sejak tahun 2014.
Selain itu, lanjut Rustam, penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian salah satu prioritas adalah Frambusia.
Menurut World Health Organization (WHO), frambusia adalah penyakit menular yang khususnya terjadi di daerah-daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia.
Penyakit ini pada umumnya lebih sering terjadi di negara-negara yang kondisi sosial ekonominya rendah dan sanitasi yang buruk.
Dilaporkan beberapa daerah di Indonesia yang tingkat kejadian frambusia yang tinggi antara lain Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
“Kota Tanjungpinang telah mendapatkan sertifikasi eradikasi frambusia sejak tahun 2024,” ujarnya.
Kendati begitu, hal tersebut masih perlu dilakukan pengawasan atau kontrol setelah melakukan eliminasi atau eradikasi.
“Hal-hal yang harus tetap dilaksanakan antara lain Promosi kesehatan, pengendalian faktor resiko, POPM Frambusia dan Surveilans Frambusia,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, selama ini banyak kendala untuk melibatkan jajaran pemerintahan dan kontribusi pihak swasta dalam program penyakit menular.
Diantaranya karena program penyakit menular dianggap tidak menarik sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan eksistensi dan urgensi pelayanan penyakit menular di seluruh fasyankes, jajaran pemerintahan dan pihak swasta.
Menurutnya, peran seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, segenap jajaran pemerintah dan kontribusi pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut.
“Upaya penanggulangan penyakit menular perlu disadari bukan sekedar tanggungjawab sektor kesehatan saja namun juga merupakan tanggungjawab lintas sektor,” ujarnya.
Ia berharap, melalui pertemuan ini diharapkan kerjasama pengelola program dan memperkuat sinergitas dengan lintas program dan lintas sektor dalam upaya akselerasi capaian indikator yang telah ditetapkan.
“Identifikasi kendala, solusi, logistik, sumber daya manusia dan sumber dana serta menyusun langkah-langkah konkrit tahun 2024 terkait program P2PM di Kota Tanjungpinang dalam upaya optimalisasi kegiatan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular,” tukasnya.(Red)
