Oleh : Cindy Emilia, Semester 6, Manajemen.
Universitas STIE Pembangunan Tanjung Pinang
Katakepri.com, Tanjungpinang – Transformasi pada organisasi merupakan sebuah keharusan yang dilakukan bagi setiap organisasi ingin membuat sebuah secara berkelanjutan. Maka oleh itu harus adanya transformasi organisasi yang dimana hal ini akan berdampak pada
kinerja karyawan atau pegawai.
Transformasi organisasi biasanya dapat terjadi berdasarkan dua unsur, yakni faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi. Faktor internal ini meliputi adanya perubahan kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin organisasi adanya perubahan tujuan,
pengembangan wilayah, dan berbagai macam peraturan baru yang ditetapkan di organisasi.
Adapun faktor eksternal meliputi teknologi keadaan ekonomi persaingan, kondisi sosial, serta
politik. Tanpa dilakukan transformasi, usia dan pertumbuhan organisasi tidak akan bertahan lama dan tidak akan dapat berkembang secara seharusnya di masa depan. Dikarenakan organisasi tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dan
daya saing yang akan terjadi di masa mendatang.
Penataan organisasi seringkali diwujudkan dalam bentuk reorganisasi, yang mencakup
pembuatan tatanan pengorganisasian yang baru. Fokusnya bukan hanya pada struktur organisasi
(organization chart), tetapi juga pada pengorganisasian sebagai strategi kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun struktur organisasi hanya berperan sebagai gambaran
visual dan bagaimana manajemen diorganisir untuk berjalan secara efektif, efektivitas
organisasi tetap bergantung pada peran anggota organisasi, kepemimpinan, dan budaya yang diambil atau dikembangkan.
Dalam proses pelaksanaan transformasi organisasi, manajemen pemerintahan dinilai sangat
penting sebab adanya manajemen pemerintahan membawa perubahan agar proses transformasi
dapat terlaksana dengan baik.
Transformasi organisasi pemerintahan diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan
kinerja pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pelaksanaan transformasi organisasi sering kali disebut sebagai penataan organisasi. Proses ini dapat melibatkan berbagai tindakan seperti restrukturisasi, reframing, regrouping, revitalisasi, atau metode rekayasa lainnya.
Prinsip dasarnya adalah mengubah struktur agar dapat beroperasi lebih efisien dan sesuai dengan
kebutuhan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah struktur diatur,
langkah selanjutnya dapat mencakup penetapan peraturan-peraturan, seperti tugas, fungsi,
kewenangan, dan tanggung jawab bagi setiap unit atau jabatan.
Keberadaan transformasi organisasi dan manajemen pemerintahan merupakan langkah
strategis yang mencakup adanya restrukturisasi mendasar dalam cara lembaga pemerintah
beroperasi. Hal ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi peningkatan efisiensi
birokrasi, dan peningkatan kapasitas untuk menanggapi kebutuhan masyarakat secara adaptif dan
inovatif. Adanya transformasi ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang tidak hanya
efisien namun bisa memahami dan merespon tuntutan serta aspirasi masyarakat.
Di tengah-tengah perubahan globalisasi
kemajuan teknologi guna dan berbagai kompleksitas masalah, adanya transformasi organisasi dan manajemen pemerintahan menjadi hal imperatif yang digunakan untuk menjawab tantangan zaman.
Selain adanya transformasi organisasi dan manajemen pemerintahan perlu diperlukan
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam perannya,
partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan atau penyesalan kepada pihak pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai pelayanan publik yang unggul, masyarakat juga memiliki peran penting
sebab masyarakat tidak hanya sebatas menerima layanan, Namun sebagai mitra aktif dalam proses
perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan.
Transformasi organisasi dan manajemen pemerintahan akan meliputi restrukturisasi dan reformasi birokrasi dapat dilakukan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan
publik, sedangkan partisipasi masyarakat meliputi penyampaian aspirasi, pendapat, dan kepuasan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Restrukturisasi organisasi
Restrukturisasi organisasi akan merujuk pada perubahan signifikan di dalam struktur, tata kelola,
dan fungsi suatu organisasi. Tujuan utama restrukturisasi bisa
melibatkan peningkatan efisiensi, fleksibilitas, atau responsivitas terhadap perubahan lingkungan.
Restrukturisasi organisasi juga diartikan sebagai proses merombak struktur dan proses dalam
sebuah organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. - Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi biasanya mencakup serangkaian tindakan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi juga
mengacu pada upaya untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi di dalam birokrasi pemerintahan. Ini bisa melibatkan perubahan dalam prosedur administratif, sistem manajemen pegawai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan respons pemerintah. Pemerintah bisanya dapat mewujudkan program-program pelatihan secara berkelanjutan bagi para pegawai di seluruh tingkatan untuk meningkatkan keterampilan teknis serta kepemimpinan
mereka hal ini sebagai bagian dari upaya reformasi di dalam birokrasi. - Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik berfokus pada upaya meningkatkan standar
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini dapat melibatkan penggunaan
teknologi, peningkatan pelatihan pegawai, dan evaluasi rutin untuk memastikan kepuasan
masyarakat.
Pemerintah bisa memperkenalkan adanya sistem pelayanan pelanggan atau masyarakat
berbasis online agar bisa mempercepat proses pengajuan izin usaha pengajuan dokumen serta
memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.
- Efektivitas pelayanan publik
Efektivitas pelayanan publik itu mengacu pada sejauh mana pelayanan tersebut dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan evaluasi kinerja, pengukuran hasil, dan implementasi kebijakan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk aspek ini Pemerintah bisa merealisasikan dengan meningkatkan efektivitas Pelayanan Kesehatan melalui memperkenalkan sistem manajemen informasi kesehatan yang
terintegrasi hal ini bisa memungkinkan untuk pertukaran informasi secara lebih efisien antar layanan kesehatan.
- Kualitas pelayanan publik
Kualitas pelayanan publik mencakup berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, dan aksesibilitas pelayanan. Memastikan bahwa pelayanan tersebut memenuhi standar tertinggi dalam hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Misalnya, pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan pelanggan di kantor pajak dengan menyediakan informasi yang lebih jelas, merespons pertanyaan masyarakat dengan cepat, dan
menyelenggarakan sesi sosialisasi untuk menjelaskan prosedur pajak.
- Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ini mencakup mekanisme yang
memungkinkan masyarakat ikut serta, memberikan masukan, dan mempengaruhi sebuah proses kebijakan. Bagian dari partisipasi masyarakat adalah kemampuan warga untuk menyampaikan
aspirasi dan pendapat mereka terkait kebijakan dan pelayanan publik.
Pemerintah bisa melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan anggaran daerah melalui forum konsultasi publik, di mana warga dapat menyampaikan pendapat mereka tentang pengalokasi dana untuk berbagai sektor. Pemerintah juga bisa menyelenggarakan sesi dialog secara terbuka, secara daring di media sosial untuk memberikan platform kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait kebijakan pemerintah.
- Kepuasan masyarakat
Kepuasan masyarakat merupakan sebuah ukuran sejauh mana masyarakat puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Evaluasi ini biasanya mencakup aspek seperti respons pemerintah, ketersediaan informasi, dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat dari layanan tersebut. Pemerintah akan mengadakan survei kepuasan masyarakat secara rutin untuk mengevaluasi tingkat kepuasan warga terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur
yang disediakan oleh pemerintah kota. Survei ini menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut.
KESIMPULAN
Transformasi organisasi dan manajemen pemerintahan secara khusus memiliki potensi
besar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui beberapa mekanisme. Pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi
operasional dan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, restrukturisasi dan penyederhanaan proses birokrasi dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi ini juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah, mengurangi peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terlebih lagi, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan program pelayanan publik, karena masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. (Kusuma, 2024)
