Katakepri.com, Jakarta – Anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.
Proses putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) juga ikut disinggung.
Ndiaye awalnya menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran maju ke Pilpres.
Dia mempertanyakan apa ukuran yang bisa mencegah pemerintah sampai lembaga tertinggi seperti presiden tidak menentukan atau cawe-cawe dalam hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024.
“Apakah dugaan intervensi dalam proses itu sudah diinvestigasi?” kata Ndiaye.
Pertanyaan itu disampaikan Ndiaye pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa, 12 Maret 2024, yang ditayangkan di UN TV Web. Perwakilan negara anggota CCPR termasuk delegasi dari Indonesia, juga hadir.
Selain pemilu, dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam itu, anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga menanyakan beberapa isu HAM, seperti hak warga di Papua hingga undang-undang anti-terorisme.
Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan mengenai pemilu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia menjawab pertanyaan-pertanyaan lain seperti dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia.
Delegasi Indonesia juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan Ndiaye bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran.
Tri Tharyat belum segera menjawab pertanyaan Tempo yang dikirim mengenai pertanyaan Ndiaye soal dugaan intervensi pejabat tertinggi dalam Pemilu 2024. Begitu pula Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu M. Iqbal dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
TPN: Cerminan citra Jokowi di mata dunia
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, mengatakan sorotan anggota komite HAM PBB itu menjadi cerminan citra Jokowi yang kian memburuk di kancah global.
Menurut Chico, Jokowi tadinya merupakan sosok yang banyak dipuji tokoh-tokoh negara lain sebagai pemimpin yang demokratis, sederhana, dan keluarganya tidak berpolitik. Namun katanya, pandangan tersebut buyar setelah anak Jokowi, Gibran, maju di Pilpres 2024 melalui perubahan peraturan batas usia di MK.
“Akhirnya sekarang dianggap terbalik dari citra yang dibangunnya. Ini menjadi cerminan citra Jokowi kini di mata dunia,” kata Chico melalui pesan singkat pada Jumat, 15 Maret 2024.
Chico mengatakan saat ini mungkin belum ada implikasi serius dari cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 terhadap posisi Indonesia di forum-forum internasional. Namun, kata dia, hal itu bisa berubah jika nantinya kualitas demokrasi di Tanah Air memburuk.
“Tentu dalam waktu ke depan bila indeks demokrasi kita semakin menurun, akan memperlemah daya tawar kita terkait HAM dalam forum forum PBB atau internasional lainnya,” ucap Chico. (Red)
Sumber : tempo.co
