Katakepri.com, Jakarta – Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan hasil dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak menaruh perhatian terhadap persoalan korupsi.
“Karena presiden tidak menaruh perhatian pada penguatan pemberantasan korupsi ya jadi ya sekarang sedang menikmati hasilnya. Istilah menabur angin ya akan menuai badai. Ini terlepas dari dimensi adanya potensi penegak hukum dijadikan alat kepentingan politik ya,” kata Agus pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Menurutnya, kasus Syahrul Yasin Limpo yang dibumbui dengan dugaan kasus pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri sebenarnya tidak bisa menjadi bukti merajalelanya kasus korupsi di era Jokowi. Sebab, untuk menilai kondisi korupsi saat ini haruslah dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
“Sebenarnya Indeks Persepsi Korupsi terakhir yang terjun bebas dari 38 ke 34 menjadi salah satu ukuran yang pas untuk menilai kondisi korupsi saat ini. Nah apalagi sekarang ada korupsi lagi yang diduga melibatkan menterinya. Istilahnya ini lingkaran terdekat presiden, karena menteri adalah pembantu presiden,” jelasnya.
Ia mencontohkan adanya potensi penegakan hukum yang dijadikan alat kepentingan politik. Yaitu kasus Formula E yang diungkap oleh Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro dan pada akhirnya merembet ke kasus-kasus lainnya yang ditangani KPK. Kasus-kasus itu disebutkannya, seperti kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G BAKTI kemenkominfo yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dan terkhir, kasus yang menimpa Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Agus menjelaskan, kasus-kasus tersebut pada akhirnya diasosiasikan ada intervensi politik di mana KPK dimanfaatkan kekuasaan untuk menyerang partai lain, yang dalam hal ini NasDem. Padahal, menurutnya, fakta di pengadilan memang terjadi tindak pidana korupsi (tipikor). Sementara ini, bukti maupun kesaksian menunjukkan indikasi kuat adanya korupsi.
“Jika memang ada kasus di kementerian lain yang melibatkan elite dari partai penguasa, maka saatnya misalnya NasDem buka-bukaan saja. Biar bongkar-bongkaran kan jadi menarik tuh dunia persilatan politik nasional,” ujar Agus. (Red)
Sumber : tempo.co
