Katakepri.com, Jakarta – UNESCO Jakarta bersama Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) mendorong terciptanya Pemilu 2024 berjalan damai. Ketua Harian Komisi Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodijah, menyampaikan pelaksanaan pemilu di era digital kali ini bakal memiliki tantangan besar.
“Kita membutuhkan pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil bersama-sama memastikan pelaksanaan kampanye pemilu dan pengiriman pesan kepada publik dilakukan dengan cara yang dapat membatasi peredaran disinformasi, dan menjamin jurnalis bekerja dengan aman,” kata Itje dalam keterangannya yang Tempo terima pada Jumat, 23 Juni 2023.
Sementara itu, Wakil Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Stephane Mechati menyampaikan tantangan menekan peredaran konten berbahaya mengenai pemilu tak cuma terjadi di Indonesia. Fenomena serupa, kata dia, juga terjadi di berbagai negara di Eropa.
Ia menjelaskan peredaran konten berbahaya terutama ujaran kebencian dan disinformasi menjadi ancaman berbahaya bagi demokrasi dan hubungan sosial di masyarakat.
“Kita semua punya tanggung jawab dan perlu bersatu melawan disinformasi, serta mencari jalan terbaik agar warga negara dapat bebas menyampaikan pandangan, dan mendapatkan informasi dari sumber yang beragam dan transparan,” kata Stephane.
Ketua Presidium Koalisi Damai Wijayanto, menyebut koalisinya bertujuan untuk membangun relasi yang transparan dan dialog berkelanjutan dengan platform serta pemerintah. Tujuannya, koalisi ingin memastikan praktik moderasi konten dan kebijakan di Indonesia dibuat dengan berdasarkan pada pemahaman konteks lokal dan sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia.
“Koalisi Damai akan melakukan riset berbasis data, memperjuangan kebebasan berekspresi online, serta meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terkait isu ini,” kata Wijayanto.
Terakhir, UN Resident Coordinator untuk Indonesia Valerie Julliand, menyampaikan Koalisi Damai dapat memobilisasi jaringan dan keahliannya untuk memberikan masukan metodologi konkret pemantauan konten berbahaya online, mendesain pemetaan risiko untuk daerah potensi konflik, dan mengusulkan penanganan kondisi emergensi pada platform dan penyelenggara pemilu.
Koalisi Damai terdiri dari 12 organisasi yang memiliki perhatian pada demokratisasi dan moderasi ruang digital, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Center for Digital Society (CfDS)-Universitas Gajah Mada, Center for Strategic and International Studies (CSIS), ECPAT Indonesia, ICT Watch, Jaringan Gusdurian, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Mafindo, Southeast Asia Network for Freedom of Expression (SAFENet), Yayasan TIFA, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Pada Kamis kemarin, Koalisi Damai dan UNESCO Jakarta menyelenggarakan diskusi dengan tema “Melawan Disinformasi dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 di Indonesia”. Pertemuan ini diikuti Bawaslu, KSP, Komnas Perempuan, Komnas HAM, serta perwakilan platform media sosial dan aplikasi perpesanan yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Youtube, Twitter, Bydance (Tik Tok), WhatsApp, dan META.
Dalam diskusi ini, Pemilu 2019 dijadikan sebagai salah satu rujukan dan pembelajaran untuk memetakan tantangan, melakukan monitoring disinfomasi, dan sekaligus mengidentifikasi solusi kolaborasi melibatkan berbagai pihak. (Red)
Sumber : tempo.co
