Katakepri.com, Batam – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menunggu langkah nyata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Mahfud MD menjerat hukum pelaku perdagangan orang. Meskipun ada dugaan bekingan oknum aparat negara di belakang para sindikat tersebut.
Menurut Christina, hasil pemaparan Mahfud MD dan Kepala Badan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di acara diskusi publik BP2MI di Batam menunjukan pemerintah sudah paham permainan dan modus operandi perdagangan orang.
“Bahkan pemerintah sudah tau siapa (sindikat) yang bermain,” katanya usai mendengarkan sambutan dan pembukaan acara diskusi publik BP2MI, di Swiis Bell Hotel Batam, Kamis 6 April 2023. X
Politikus Golkar itu melanjutkan, hadirnya Mahfud Md menjadi harapan untuk memberantas mafia perdagangan orang meskipun ada bekingan.
“Harapan saya hadirnya Menko Polhukam yang membawahi beberapa institusi, ada Polri, Kemenkuham dan Imigrasi. Menko Polhukam semoga bisa mengambil langkah-langkah nyatalah,” kata Christina kepada Tempo.
Menurut Christina, sekarang pemerintah sudah mengetahui masalahnya, tinggal mencari solusi. “Kalau tidak ada solusi, bagaimana? Aturannya ada, tinggal diterapkan,” katanya.
Menurut Christina, yang diperlukan saat ini ada komitmen yang teguh dan diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan. “Kami berharap acara (diskusi publik BP2MI) ini menjadi dorongan agar komitmen tadi lebih diteguhkan dan diterapkan,” katanya.
Dugaan bekingan
Mahfud dan Kepala BP2MI sepakat, bahwa yang menjadi kendala dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adanya bekingan oknum aparat negara.
Bekingan itu membuat para pelaku ataupun sindikat tidak tersentuh hukum. “Kendala selama ini ya itu, ada sindikat di masyarakat yang bekerja sama dengan oknum aparat,” kata Mahfud.
Soal dugaan bekingan ini, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut mereka tidak hanya sulit untuk ditindak, tapi juga kebal hukum.
“Kenapa kelompok yang kecil ini bisa mengatur penempatan tidak resmi pekerja migran, dan hukum sulit menyentuh mereka. karena sesunguhnya mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini,” ujar Benny. (Red)
Sumber : tempo.co
